Indonesia Incar Posisi Hub Kabel Bawah Laut Dunia, KKP Siapkan Koridor
PerbesarIndonesia tengah memperkuat posisi sebagai hub konektivitas digital di kawasan Asia-Pasifik. Posisi geografis Indonesia yang strategis disebut perlu didukung dengan penataan ruang laut untuk mengakomodasi pembangunan kabel telekomunikasi bawah laut.
Direktur Jenderal Penataan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Kartika Listriana mengatakan, Indonesia telah menyiapkan sejumlah fondasi untuk mendukung pengembangan infrastruktur tersebut, mulai dari regulasi hingga titik-titik strategis dan landing station.
“Indonesia memang bersiap ya, sudah siap,” kata Kartika saat ditemui dalam sesi Expert Spotlight Bali Annual Telkom International Conference (BATIC) 2026 di Nusa Dua, Bali, Rabu (26/8).
Dalam keynote bertajuk “Marine Spatial Planning and Subsea Telecommunication Cable”, Kartika menjelaskan Indonesia memiliki posisi geografis strategis sebagai bagian dari jalur konektivitas digital dunia, khususnya Asia-Pasifik.
Indonesia juga telah menetapkan alur kabel bawah laut nasional melalui Kepmen KP 14/2021 yang terdiri atas 217 segmen, 209 landing point, dan 4 landing station untuk SKKL internasional.
Ke depan, penataan koridor akan diperkuat melalui konsep Hub & Spoke, termasuk pengaturan jarak aman, kapasitas koridor, serta integrasi dengan data center.
Menurut Kartika, penataan tersebut penting karena ruang laut Indonesia digunakan oleh banyak kepentingan, mulai dari perikanan, pelayaran, migas, energi, konservasi hingga pariwisata.
Buka Peluang Pemain Global
Kartika juga menyebut peluang kolaborasi dengan perusahaan teknologi global dalam pengembangan kabel bawah laut Indonesia.
“Kalau Google Meta sudah pasti, apabila ada potensial-potensial yang lain juga, sebenarnya Indonesia tidak mengkhususkan,” ujarnya usai acara kepada wartawan.
Ia menegaskan, pemerintah terbuka terhadap berbagai pelaku usaha selama memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku.
Kartika mengatakan, Indonesia memiliki modal berupa pasar yang besar dan posisi geografis yang strategis. Namun, salah satu tantangan untuk menjadikan Indonesia sebagai hub konektivitas global adalah memperkuat efektivitas koordinasi dan kolaborasi.
“Tantangannya, mudah-mudahan koordinasi kolaborasi lebih efektif,” kata Kartika.
Untuk mendukung investasi, KKP juga menekankan pentingnya kepastian ruang melalui Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL). Dalam paparannya, Kartika menyebut proses KKPRL memiliki SLA 33 hari tanpa perbaikan dokumen atau 43 hari dengan perbaikan.
KKP juga mendorong penguatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar pembangunan kabel bawah laut dapat berjalan lebih efisien di tengah semakin padatnya pemanfaatan ruang laut.
Penataan koridor, kepastian perizinan, dan kolaborasi lintas sektor tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas digital Indonesia sekaligus membuka peluang bagi Indonesia untuk memainkan peran lebih besar sebagai hub konektivitas di kawasan Asia-Pasifik.