Indonesia Jadi Negara Kedua Terbanyak Terima Telepon Spam di Dunia
·waktu baca 2 menit
PerbesarLebih dari separuh panggilan tak dikenal yang masuk ke ponsel masyarakat Indonesia tergolong spam.
Temuan ini diungkap dalam Global Call Threat Report kuartal ketiga 2023 dari Hiya, perusahaan keamanan digital yang berbasis di Amerika Serikat.
Menurut laporan tersebut, sebanyak 56,5 persen panggilan yang diterima di Indonesia adalah spam.
Angka tersebut membuat Indonesia menjadi negara kedua dengan tingkat spam tertinggi di dunia, hanya terpaut tipis dari Chile (57%).
Di bawah Indonesia terdapat Argentina (56%), Hong Kong (56%), dan Brasil (46%).
Spam didefinisikan sebagai panggilan yang tidak diinginkan, termasuk upaya penipuan dan gangguan.
Studi tersebut mencatat bahwa secara global, seperempat dari seluruh panggilan tak dikenal yang diamati tergolong spam.
Total terdapat 6,55 miliar panggilan spam yang terdeteksi di 39 negara sepanjang Juli hingga September 2023—setara 73 juta panggilan setiap hari.
Laporan juga menyebutkan penipuan lewat panggilan telepon kini semakin canggih.
Teknologi voice cloning atau kloning suara berbasis AI generatif digunakan untuk meniru suara orang yang akrab bagi korban—anak, cucu, atau anggota keluarga lain—guna meminta uang tebusan atau bantuan mendesak.
Fenomena ini bukan hanya terjadi di Asia.
Di Spanyol dan Prancis, tingkat panggilan spam mencapai 42–44 persen, dengan modus penipuan yang berkisar dari peniruan bank hingga program pemerintah palsu.
Di Brasil, rata-rata satu orang menerima 26 panggilan spam dalam sebulan, dengan penipuan perbankan sebagai bentuk paling umum.
Hiya mengumpulkan data dari pengguna aplikasi mereka dan perangkat Samsung yang menggunakan fitur Smart Call, serta memantau tingkat spam dan penipuan berdasarkan laporan pengguna terhadap nomor yang tidak dikenal.
Langkah Pemerintah Spanyol
Menghadapi lonjakan spam telepon, pemerintah Spanyol mulai menyusun kebijakan baru yang melarang panggilan komersial tanpa izin konsumen.
Menteri Hak Konsumen Pablo Bustinduy menyatakan operator telekomunikasi akan diwajibkan memblokir panggilan dari perusahaan yang tidak menggunakan kode digital khusus.
“Kontrak yang lahir dari panggilan tak diminta akan dibatalkan secara hukum. Perusahaan juga harus memperbarui izin dari konsumen setiap dua tahun,” kata Bustinduy, Senin (12/5).
Ia menegaskan kebijakan ini ditujukan untuk menghentikan model bisnis yang mengganggu dan merugikan warga.