Indonesia Pernah Butuh 1 Abad untuk Bebas dari Wabah PMK, Ini Sejarahnya

Kawanan ternak sapi yang terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) berkumpul untuk disuntik vaksin di pasar hewan Desa Sibreh, Kecamatan Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (11/5/2022). Foto: Ampelsa/ANTARA FOTO

Wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi kini tengah melanda Aceh dan Jawa Timur. Pemerintah pun sedang menyiapkan langkah antisipasi, termasuk menyiapkan vaksin PMK buatan sendiri dan impor.

Selain menyiapkan vaksin, Kementan juga memberikan obat-obatan, vitamin, dan antibiotik ke semua kabupaten sembari menunggu vaksin PMK buatan dalam negeri selesai.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, hal tersebut dinilai efektif mengatasi wabah PMK. Ia pun berharap PMK tidak mematikan.

Wabah kali ini bukan yang pertama menyerang ternak di Indonesia. Sebelumnya, wabah PMK terjadi beberapa kali dan dapat tertangani.

Infografik Wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada Ternak. Foto: kumparan

1887

Dihimpun dari situs Kementan, penyakit mulut dan kuku pertama kali masuk ke Indonesia melalui importasi sapi perah dari Belanda pada September 1887. Ledakan wabah PMK bermula di Malang, Jawa Timur lalu menyebar ke berbagai daerah, seperti Sumatera (1892), Sulawesi (1902), Kalimantan (1906), NTB (1911), dan Madura (1913). Wabah yang juga menyebar ke negara ASEAN lainnya itu didominasi oleh virus serotipe O.

Pada tahun 1952, guna mempercepat penanganan wabah, pemerintah mendirikan Balai Penyelidikan Penyakit Mulut dan Kuku (BPPMK) di Wonocolo, Surabaya. Lembaga tersebut berubah nama menjadi Lembaga Penyakit Mulut dan Kuku (LPMK) pada 1959.

Pada tahun 1964, vaksin penyakit mulut dan kuku mulai diproduksi sebanyak 58.300 dosis. LPMK kembali berganti nama menjadi Lembaga Virologi Kehewanan (LVK) di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian.

Instansi ini berperan sebagai laboratorium rujukan regional untuk meneliti PMK di kawasan Asia Tenggara. Mulai tahun 1976, metode produksi berubah menggunakan metode pembiakan sel, sehingga produksi vaksin PMK bisa terus meningkat 20 kali lipat.

Infografik Sejarah Indonesia Bebas PMK. Foto: Kementerian Pertanian

1983

Pemerintah mulai melakukan kampanye vaksinasi massal untuk memberantas PMK pada tahun 1974. Provinsi Bali dinyatakan bebas PMK pada tahun 1978, disusul Jawa Timur pada 1981.

Sayangnya, wabah muncul lagi pada 1983. Kala itu wabah menyerang ternak di Blora, Jawa Tengah dan menular ke berbagai daerah. Pemerintah lantas melakukan stamping out atau pemusnahan hewan terinfeksi, mengendalikan lalu lintas ternak, serta desinfeksi secara ketat.

Program vaksinasi lantas makin gencar dilakukan secara teratur. Alhasil, tahun tersebut merupakan wabah PMK terakhir di Jawa.

1986

Setelah menjalankan vaksinasi rutin yang berakhir pada 1985, Indonesia dinyatakan bebas PMK. Hal tersebut diumumkan Mentan dalam Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 260/Kpts/TN.510/5/1986.

Bebasnya Indonesia dari wabah PMK juga diakui ASEAN pada tahun 1987. Hal ini menunjukkan Indonesia butuh satu abad untuk benar-benar keluar dari wabah PMK.

1990

Status bebas PMK di Indonesia mendapat pengakuan internasional dari Badan Kesehatan Hewan Dunia (OIE). Ini tercantum dalam resolusi OIE No. XI Tahun 1990.

Dokter hewan (kanan) memberikan suntikan vaksin kepada ternak sapi yang terindikasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di pasar hewan Desa Sibreh, Kecamatan Sibreh, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Selasa (11/5/2022). Foto: Ampelsa/ANTARA FOTO

Pada tahun 2001, dunia menghadapi wabah PMK yang cukup parah. Tak hanya melanda satu negara, wabah PMK menyerang ternak di Inggris, Amerika Selatan, Perancis, dan Belanda. Ancaman PMK yang serius itu membuat Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) mengimbau tiap negara untuk memperketat lalu lintas ternak dan produk turunannya.

Saat itu, hanya dalam 14 hari, pemerintah Inggris memusnahkan 4,22 juta ekor ternak dan berimbas pada anjloknya perekonomian.

Selama Indonesia mengalami wabah PMK (1887-1986), jumlah kerugian ekonomi juga fantastis. Menurut Kementan (2002), jika PMK kembali merebak lagi di Indonesia, maka kerugian bisa mencapai Rp 70 triliun dalam tahun pertama. Selain itu, Indonesia juga akan mengalami penurunan ekspor ternak yang bisa berimbas pada kerugian di industri lainnya.

“Penyakit Mulut dan Kuku menyebabkan kerugian ekonomi yang sangat besar, bukan hanya mengancam kelestarian populasi ternak di dalam negeri, tetapi juga mengakibatkan hilangnya peluang ekspor ternak dan hasil ternak," terang Menteri Pertanian Syahrul dalam Pelatihan PMK, Kamis (12/05).

Berkaca dari pengalaman di masa lampau, menurut Syahrul, peran aktif dari berbagai pihak diperlukan untuk pencegahan dan penanganan wabah PMK di Indonesia.

Selain itu, kualitas pelatihan di unit pelaksana teknis (UPT) harus lebih ditingkatkan demi menghasilkan purnawidya berkualitas untuk segera menangani dan mengendalikan PMK dan potensi kendala-kendala lainnya.