Indonesia Sambut Baik Resolusi DK PBB: Saatnya Pastikan Perlindungan Warga Gaza

26 Maret 2024 8:12 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Keluarga Al-Naji Palestina berbuka puasa, di tengah reruntuhan rumah keluarga mereka, pada hari pertama bulan suci Ramadhan, di Deir el-Balah di Jalur Gaza tengah pada 11 Maret , 2024. Foto: AFP
zoom-in-whitePerbesar
Keluarga Al-Naji Palestina berbuka puasa, di tengah reruntuhan rumah keluarga mereka, pada hari pertama bulan suci Ramadhan, di Deir el-Balah di Jalur Gaza tengah pada 11 Maret , 2024. Foto: AFP
ADVERTISEMENT
Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu), menyambut baik resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB soal gencatan senjata segera di Gaza, Palestina. Kemlu menyerukan agar resolusi tersebut segera diimplementasikan.
ADVERTISEMENT
"Indonesia menyerukan agar resolusi yang mengikat secara hukum ini segera diimplementasikan oleh seluruh pihak," demikian keterangan Kemlu RI di X, Selasa (26/3).
Kemlu menyatakan, bersamaan dengan hadirnya resolusi DK PBB ini, merupakan momentum untuk penyaluran bantuan bagi warga Gaza. Juga memberikan perlindungan bagi warga sipil di sana.
"Ini saatnya untuk pastikan penyaluran bantuan kemanusiaan besar-besaran dan pelindungan warga sipil di Gaza," pungkasnya.
Bantuan dijatuhkan dari udara di Rafah, Jalura Gaza, Senin (26/2/2024). Foto: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS
Dikutip dari laman PBB, resolusi yang disepakati yakni gencatan senjata segera di bulan Ramadan, pembebasan sandera segera dan tanpa syarat, serta memperluas bantuan ke Gaza.
Resolusi DK PBB ini disepakati usai Amerika Serikat (AS) yang merupakan sekutu Israel menyatakan abstain dalam voting, Senin (25/3). AS tidak mem-veto resolusi tersebut.
ADVERTISEMENT
Utusan Palestina dalam sambutannya yang emosional kepada Dewan Keamanan PBB mengatakan bahwa persetujuan resolusi gencatan senjata harus menjadi titik balik dalam mengakhiri perang Gaza.
“Ini pasti menjadi titik balik,” kata Riyad Mansour sambil menahan air mata.
“Ini harus menjadi tanda akhir dari serangan ini, kekejaman terhadap rakyat kami," ungkapnya.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menuntut agar resolusi tersebut dilaksanakan. “Kegagalan tidak bisa dimaafkan,” tulis Guterres di X.