#IndonesiaGelap, Mahfud MD: Tidak Seluruhnya Gelap, Banyak Juga yang Terang

Eks Menko Polhukam Mahfud MD ditemui di Balairung, UGM, Kamis (20/2/2025). Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Eks Menko Polhukam Mahfud MD turut angkat bicara soal maraknya #IndonesiaGelap di media sosial. Aksi turun ke jalan pun muncul di berbagai daerah.

Menurut Mahfud tak seluruhnya kebijakan yang diambil pemerintah gelap.

"Tidak seluruhnya gelap. Banyak juga yang terang gitu ya. Dan yang terang itu tidak perlu dihambur-hamburkan apa namanya, diproteskan. Misalnya makanan bergizi gratis, saya kira bagus sebagai sebuah program," kata Mahfud ditemui di Balairung UGM, Kamis (20/2).

Contoh lain soal kebijakan efisiensi anggaran. Menurut Mahfud kebijakan itu tidak jelek.

"Siapa yang bilang efisiensi itu jelek. Sejak zaman orde baru kita marah karena negara tidak efisien. Lalu reformasi juga keluarnya tidak efisien. Lalu sekarang Pak Presiden, pemerintah sekarang memprogramkan efisiensi. Karena dulu zaman orde baru saja inefisiensinya menurut Pak Sumitro kan 30 persen. Nah sekarang itu mungkin melanjutkan temuan ayahnya Pak Prabowo harus efisiensi kita lanjutkan. Kita hormati itu," katanya.

Namun, Mahfud menggarisbawahi agar efisiensi anggaran ini dijalankan secara selektif.

Aspirasi Harus Dihargai

"Yang pertama tentu harus dihargai sebagai aspirasi, mudah-mudahan tidak ada tindakan yang sifatnya kontraproduktif bagi pembangunan demokrasi, baik dari mahasiswa maupun dari aparat," kata Mahfud.

"Yang kedua, mungkin isi dari atau materi dari protes-protes itu mungkin benar juga, tetapi kita tidak boleh bersikap nihilis, tidak boleh selalu berpandangan setiap yang dilakukan oleh pemerintah misalnya salah, tidak, hal-hal tertentu saja yang perlu dikritisi, karena banyak hal lainnya yang mungkin bagus dan harus kita apresiasi," bebernya.

Aksi bersama rakyat di Yogya hari ini menyuarakan sejumlah hal yakni #IndonesiaGelap, #BubarkanKabinetMerahPutih, dan #TurunkanPrabowoGibran.

Dalam rilisnya, massa aksi mengkritisi sejumlah hal seperti naiknya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jadi 12 persen, kelangkaan LPG 3 kilogram, dan makan bergizi gratis (MBG) yang dinilai didasari pada ambisi semata.

Kemudian massa juga menyoroti munculnya dwifungsi dan militerisasi, UU Cipta Kerja yang tak berpihak ke pekerja, hingga pemangkasan anggaran pendidikan rakyat.