Ini 5 Isi Pertemuan Jokowi dan Parpol Koalisi di Istana
PerbesarPresiden Jokowi mengundang parpol koalisi pemerintah ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (25/8) sore tadi. Apa saja yang dibahas?
Sekjen NasDem, Johnny G. Plate, mengungkap rapat itu dihadiri oleh ketum dan sekjen parpol koalisi yang memiliki kursi di DPR ditambah anggota koalisi baru, PAN.
Total ada 7 parpol yaitu PDIP, Gerindra, Golkar, NasDem, PKB, PPP, dan PAN. Artinya parpol koalisi di luar parlemen yaitu PSI, Hanura, PKPI, dan Perindo, tak diundang.
"Pertemuan dibuka oleh Bapak Presiden, diawali pengantar Bapak Presiden yang menyampaikan fokus-fokus pembicaraan," ucap Johnny kepada wartawan.
Johnny yang juga Menkominfo itu mengungkap ada 5 topik yang dibahas dalam pertemuan tertutup itu.
Pertama, perkembangan dan evaluasi penanganan COVID-19 tantangan dan upaya yang sudah dilakukan pemerintah. Forum rapat bersyukur karena penanganan pandemi menunjukkan data yang menggembirakan.
"Capaian-capaian menunjukkan tanda-tanda positif dan menggembirakan. Tugas kita menjaga capaian tersebut dan berusaha mengakhiri pandemi COVID-19 yang memasuki babak-babak baru penanganan COVID-19, baik itu epidemi apalagi segera masuk ke endemik," bebernya.
Kedua, membahas perekonomian nasional. Terkait pencapaian makro ekonomi nasional dan tantangannya. Ada juga kegembiraan karena kerja keras keras di tahun 2021 terlihat tanda-tanda penanganan ekonomi menunjukkan pemulihan.
"Ketiga, strategi ekonomi dan bisnis negara. Presiden menyampaikan melalui rapat itu, pendukung koalisi kompak untuk memungkinkan agar kebijakan perekonomian kita bisa beranjak ke ekonomi yang berbasis produksi dan produktif, yang menghasilkan nilai tambah yang lebih. Secara khusus melalui proses-proses pengolahan di dalam negeri bisa dilakukan, khususnya di sektor pertambangan, pertanian, dan sektor ekonomi hijau, hilirisasi dan digitalisasi," bebernya.
Keempat, terkait dengan ketatanegaraan. Yaitu otonomi daerah dan sistem pemerintah. Presiden ingin pemerintah daerah sinergi pusat dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat di masa COVID-19
"Setelah 23 tahun otda diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai sistem desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat khususnya pada situasi-situasi kedaruratan seperti ini," tutur Johnny.
Kelima, terkait ibu kota negara. Proyek fantastis ini perlu dipikirkan karena anggaran banyak terserap pada penanganan COVID-19, sementara Jakarta memiliki tantangan yang tidak mudah.
"Perpindahan ibu kota negara tidak akan berlangsung hari ini," tuturnya.
Johnny mengungkap paparan Presiden Jokowi itu direspons baik oleh pimpinan parpol koalisi termasuk PAN. Masing-masing ketum parpol bicara, dimulai Megawati diakhiri Surya Paloh. Suasana pertemuan sangat bersahabat diakhiri makan malam.
"Para sekjen ditugasi menindaklanjuti topik-topik pembahasan tadi secara lebih teknis, khususnya dalam proses politik untuk menghasilkan legislasi review, amandemen, perubahan-perubahan aturan agar Indoensia memiliki payung-payung hukum yang lebih baik dalam penyelenggaraan sistem ketatanegaraan," pungkasnya.