Ini Cara BGN Seleksi SPPG Apakah Layak atau Tidak Jadi Mitra MBG
·waktu baca 4 menit
PerbesarProgram makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi andalan dan prioritas Presiden Prabowo Subianto belakangan menuai sorotan. Pemicunya, imbas banyak kasus keracunan massal.
Badan Gizi Nasional, selaku penyelenggara MBG menuturkan, sebagian besar kasus keracunan terjadi karena satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak menjalankan standar operasional prosedur yang telah ditentukan.
Banyak SPPG melanggar aturan. Sebagian besar merupakan SPPG yang baru beroperasi.
BGN memberikan penjelasan bagaimana SPPG bisa dinyatakan memenuhi syarat untuk menyajikan MBG atau tidak.
Wakil Kepala BGN Brigjen Pol Sony Sonjaya memaparkan ada dua tahap atau verifikasi yang dilakukan untuk menjadi mitra.
Mitra MBG pertama harus mengajukan diri melalui laman mitra.bgn.go.id untuk mengisi formulir secara online. Setelah itu, BGN akan melakukan verifikasi tahap pertama. Verifikasi satu ini akan memastikan terkait lokasi mitra.
“Di titik tersebut kebutuhan kuotanya berapa SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi). Dikaitkan dengan potensi penerima manfaat. Kemudian jenisnya apa, apakah lahan ini milik pribadi atau sewa. Apabila sewa ada dokumen sewanya enggak. Apabila ini milik pribadi lihat surat ini akta kepemilikannya,” kata Sony dalam rapat verifikasi mitra MBG di Artotel Cibubur, Kabupaten Bogor, Kamis (25/9).
Sony menjelaskan, verifikasi tahap pertama ini meliputi persiapan bangunan termasuk peralatan dapur termasuk para pekerja dapurnya.
“Ketika mereka dalam proses pembangunan mereka harus mengisi progresnya. Misalkan melampirkan fotonya, kemudian membeli steamer, kemudian dilaporkan. Termasuk yang terakhir adalah tahap ketersediaan 47 tenaga kerja,” paparnya.
Jika persyaratan itu lolos verifikasi, maka selanjutnya, calon mitra MBG itu akan masuk ke verifikasi tahap dua. Pada tahap ini, BGN akan melakukan survei langsung ke lokasi untuk memastikan kesiapan dapur.
“Apabila hasil survei lapangan sudah dinyatakan siap operasional oleh mereka, jadi yang melihat langsung kondisi di lapangan adalah para petugas survei, bukan kami yang di sini. Para petugas survei yang langsung melihat kondisi di lapangan, laik atau tidak,” jelasnya.
Lebih lanjut, Sony menjelaskan, tahap verifikasi ini dilakukan untuk mencegah terjadinya atau adanya dapur MBG fiktif. Setelah dilakukan survei, surveyor BGN nantinya akan menerbitkan berita acara dapur MBG siap beroperasi.
“Tim pembuat berita acara verifikasi ya di sana. Setelah dibuat berita acara verifikasi, saat itu juga dibuat surat keputusan penunjukan ke Kepala SPPG,” kata Sony.
Variabel Kunci
BGN menuturkan, salah satu variabel yang diverifikasi di dalam tahapan itu yakni calon SPPG harus bisa menunjukkan supplier bahan MBG.
"Daging, suppliernya siapa gitu ya. Koperasi, BUMD, UMKM gitu," ucap Sony.
Satu SPPG biasanya terdiri dari 47 tenaga kerja. Mereka diambil dari masyarakat sekitar.
"Dari 47 itu kelompoknya adalah satu kepala juru masak, kepala lapangan. Nah kepala juru masak inilah yang mungkin disebut chef gitu ya," ucap Sony.
"Jadi setiap SPPG dari 47 itu harus ada kepala juru masak chef itu. Nah itu yang disiapkan oleh mitra. Oleh mitra dan yang 47 ini, 47 inilah yang honornya dibayarkan oleh mitra yang diambil dari uang operasional," tambah dia.
BGN menuturkan, uang operasional sekitar Rp 3.000 itu at cost per porsi. Selain itu, mitra juga diminta untuk menyediakan chef yang profesional.
"Yang menggaji siapa? Yaitu itu adalah tanggung jawab mitra. Yang tanggung jawab mitra, misalkan ada chef yang pendamping. Nah itu silakan, tapi itu yang menyediakannya mitra. Sedangkan kepala juru masak yang merupakan bagian dari 47 orang itu, ini yang honornya sudah terakomodir di dalam biaya operasional," tutur Sony.
Harus Punya SLHS
BGN menambahkan, SPPG wajib mempunyai sertifikat laik higiene sanitasi (SLHS) jika ingin menjadi mitra MBG. SLHS ini diurus sendiri oleh calon SPPG.
"Ketika mitra mengurus SLHS, otomatis ada tahapan yang harus dilaksanakan dan ini juga merupakan keuntungan bagi BGN, artinya SLHS itu kan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, sertifikat laik higienis dan sanitasi," ucap Sony.
BGN menyebut, SLHS akan keluar apabila syarat-syaratnya terpenuhi.
"Nah Alhamdulillah ketika mitra mengurus, kami sudah tekankan untuk hal ini, kembali penekanan, maka kemudian dari Dinas Kesehatan akan datang ke SPPG melihat apakah IPAL-nya ada atau tidak, bagaimana sirkulasi udara dan lain-lain. Termasuk salah satunya adalah relawan atau penjamah makanan, istilahnya penjamah makanan, sudah diberikan pelatihan atau bimbingan teknis atau belum. Nah inilah yang barangkali yang berprogress, mengapa belum semuanya memiliki SLHS, karena pelatihan dilakukan sambil berjalan, sambil berjalan kegiatan," kata Sony.
"Ada sebagian besar sudah diberikan pelatihan dan pelatihan tersebut tidak bisa dilakukan setiap hari, karena pelatihan tersebut hanya bisa dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu ketika kegiatan tidak dilaksanakan," tutur dia.