Ini Pakta Integritas Pj Bupati Sorong: Dukung Ganjar Jadi Presiden RI

27 November 2023 19:23 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Mahfud MD (kiri) dan Ganjar di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Mahfud MD (kiri) dan Ganjar di acara dialog dengan Gen Z di kawasan Blok M, Jakarta, Senin (23/10/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan
ADVERTISEMENT
Dokumen Pakta Integritas Pj Bupati Sorong disorot banyak pihak utamanya terkait dukungan terhadap calon Presiden dari PDIP, Ganjar Pranowo.
ADVERTISEMENT
kumparan mendapatkan salinan dokumen Pakta Integritas itu. Ditandatangani pada Agustus 2023, yang membuat pernyataan adalah Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong.
Kabinda Papua Barat, Brigjen TNI TSP. Silaban, menjadi pihak yang mengetahui.
Berikut isinya:
Yan Piet Moso selaku Pj Bupati Sorong menyatakan:
ADVERTISEMENT
Pakta Integritas ini mencuat seiring tertangkapnya Yan Piet oleh KPK pada 13 November 2023. Ia sudah dijerat sebagai tersangka pemberi suap pengaturan hasil pemeriksaan BPK.

PDIP dan Ganjar Bantah

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menangis saat berpamitan dengan rakyat Jawa Tengah, Selasa (5/9/2023) sore. Foto: Dok. Istimewa
Sekretaris Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Hasto Kristiyanto, menyebut isu ini sebagai black campaign.
"Bagi kami kita tidak pernah ada suatu pakta-pakta integritas, karena ya integritas itu muncul dari kesamaan pikiran dan hati," ujar Hasto di Hotel Sari Pan Pacific Jakarta, Sabtu (18/11).
Adapun respons Ganjar saat ditanya terkait pakta integritas tersebut, mengaku tidak tahu dan tidak punya wewenang terkait hal tersebut.
"Enggak, lah. Mana kekuatan kami?" kata Ganjar di KPU, Selasa (14/11).

Bawaslu Cek

Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan sedang meminta Bawaslu Kabupaten Sorong mengecek Pakta Integritas tersebut.
ADVERTISEMENT
"Kita lagi cek apakah benar atau tidak temuan tersebut. Kami lagi koordinasi dengan teman-teman Bawaslu Sorong. Kita lagi menunggu laporannya teman-teman Bawaslu Kota Sorong," kata Bagja di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (20/11).
Bagja menegaskan Pj kepala daerah terikat dengan UU ASN, sehingga mereka seharusnya netral di Pemilu 2024.