Ini Rincian Gaji dan Tunjangan Anggota DPR setelah Pemangkasan
·waktu baca 2 menit
PerbesarDPR RI menghentikan dan memangkas sejumlah tunjangan untuk anggotanya. Keputusan ini diambil usai gelombang demonstrasi pada 25-31 Agustus 2025.
Kini, total take home pay (THP) anggota DPR RI adalah sebesar Rp 74,2 juta per bulan sebelum dipotong pajak. Angka itu dihitung dari jumlah gaji dan tunjangan.
Setelah dipotong pajak penghasilan 15% sebesar Rp 8,6 juta, take home pay yang diterima anggota DPR adalah Rp 65,5 juta per bulan.
Berikut rinciannya:
Gaji pokok: Rp 4.200.000
Tunjangan suami/istri: Rp 420.000
Tunjangan anak: Rp 168.000
Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000
Tunjangan beras: Rp 289.680
Uang sidang/paket: Rp 2.000.000
Total gaji dan tunjangan melekat: Rp 16.777.680
Tunjangan Konstitusional
Biaya komunikasi dengan masyarakat: Rp 20.033.000
Tunjangan kehormatan: Rp 7.187.000
Peningkatan fungsi pengawasan dan anggaran: Rp 4.830.000
Honorarium fungsi legislasi: Rp 8.461.000
Honorarium fungsi pengawasan: Rp 8.461.000
Honorarium fungsi anggaran: Rp 8.461.000
Total tunjangan konstitusional: Rp 57.433.000
Selain gaji dan tunjangan, anggota DPR juga berhak atas pensiun setelah selesai menjabat. Besarannya bervariasi, mulai Rp 401 ribu (masa jabatan 1-6 bulan) hingga Rp 3,6 juta per bulan (masa jabatan 2 periode penuh).
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, keputusan ini diambil setelah rapat pimpinan.
“DPR RI akan memangkas tunjangan dan fasilitas anggota DPR setelah evaluasi meliputi biaya langganan. Ada listrik dan biaya jasa telepon, kemudian biaya komunikasi intensif dan biaya tunjangan transportasi,” kata Dasco dalam konferensi pers di DPR RI, Jumat (5/9).
Dasco mengatakan, tunjangan rumah yang mencapai Rp 50 juta sudah dihentikan.
“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2025,” kata dia.