Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.100.7
26 Ramadhan 1446 HRabu, 26 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Interupsi Fraksi PKS Kutuk Israel di Paripurna DPR: Indonesia Harus Bergerak
25 Maret 2025 12:19 WIB
·
waktu baca 2 menit
PerbesarADVERTISEMENT
Fraksi PKS melakukan interupsi pada sidang Paripurna DPR penutupan masa persidangan II tahun 2024-2025. Interupsi PKS itu mengutuk keras perlakuan Israel terhadap warga Gaza, Palestina karena melanggar kesepakatan gencatan senjata.
ADVERTISEMENT
Interupsi pertama dilayangkan oleh anggota Komisi I dari PKS, Sukamta. Dalam sidang paripurn, Sukamta menyebut aksi Israel yang melanggar gencatan senjata itu sebagai sebuah kejahatan kemanusiaan.
Apalagi serangan juga diarahkan kepada perempuan dan anak-anak. Rumah sakit yang juga seharusnya tidak boleh diserang, juga dihancurkan oleh Israel.
“Sangat sulit mendeskripsikan kekejian luar biasa Israel ini. Semua hukum internasional mereka langgar. Semua resolusi PBB mereka abaikan,” kata Sukamta di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (25/3).
“Maka sangat tepat mengatakan Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan paling buruk di dalam sejarah modern kemanusiaan,” imbuhnya.
Sukamta lantas meminta agar pemerintah Indonesia untuk mendorong penghentian serangan Israel dan dilanjutkannya gencatan senjata.
“Maka sudah semestinya pemerintah dengan dikomandani Kementerian Luar Negeri untuk melakukan langkah nyata memperluas kerja sama untuk menghentikan segera kejahatan genosida Israel,” tuturnya.
ADVERTISEMENT
Interupsi selanjutnya dilayangkan oleh fraksi PKS lainnya, Habib Idrus Salim Aljufri. Ia menyoroti kekejian Israel itu juga terbukti dengan melakukan serangan ke rumah sakit yang seharusnya tidak boleh menjadi objek serangan.
“Serangan ini menambah daftar panjang fasilitas kesehatan yang dihancurkan secara terang-terangan,” ungkapnya.
Di hadapan Ketua DPR Puan Maharani, wakil ketua DPR, serta anggota DPR lainnya, Idrus meminta agar DPR memiliki sikap resmi dan tegas terhadap kekerasan Israel.
“Kami mengajak juga DPR RI agar menyampaikan sikap politik resmi yang tegas, bukan hanya sebagai representasi rakyat Indonesia, tapi juga pelaksana amanat konstitusi bahwasanya penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,” tutup dia.