Intip Road Bike Ahmad Sahroni, Anggota DPR yang Usulkan Jalur Sepeda Dibongkar

18 Juni 2021 13:37 WIB
·
waktu baca 3 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Wakil Ketua Komisi III Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. Foto: DPR
zoom-in-whitePerbesar
Wakil Ketua Komisi III Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. Foto: DPR
ADVERTISEMENT
Jalur sepeda permanen di Jakarta kembali jadi perbincangan. Pemicunya, usulan Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit untuk membongkar jalur sepeda permanen.
ADVERTISEMENT
Sebenarnya, keberadaan jalur sepeda permanen bukan pertama kali jadi perhatian. Saat ramai kampanye penggunaan jalur sepeda, para pesepeda road bike menolak melaju di dalamnya. Alasannya karena tidak sesuai spesifikasi, bahkan berpotensi kecelakaan.
Jalan sepeda permanen, maksimal sepeda melaju 25 km per jam, tapi road bike lajunya rata-rata 40-60 km per jam.
Keberadaan road bike yang melaju di jalan umum dan di tengah bukan di sisi kiri menimbulkan gesekan lain. Masih ingat dengan foto viral pemotor yang begitu kesal dengan peloton road bike di hari biasa yang menghambat lalin? Itu salah satunya.
Pesepeda melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Minggu (6/6/2021). Foto: Aprillio Akbar/ANTARA FOTO
Pemprov DKI Jakarta, akhirnya berupaya mengambil jalan tengah. Road bike diberi jalur khusus. Pertama di JLNT Casablanca Sabtu-Minggu pukul 05.00-08.00 WIB. Kedua di Jalan Sudirman-Thamrin Senin-Jumat pukul 05.00-06.30 WIB. Keduanya statusnya masih uji coba.
ADVERTISEMENT
Namun, ini menimbulkan perkara lain. Komunitas sepeda seperti Bike to Work menolak JLNT jadi jalur khusus road bike. Sebab, jelas menyalahi aturan. Aksi penolakan ini diawali dengan pencopotan rambu di JLNT dan berujung dengan diskusi terbatas.
Sejumlah pesepeda dari Bike to Work Indonesia dan mitra koalisinya menunjukkan rambu bertuliskan kecuali road bike yang telah dicopot. Foto: Sigid Kurniawan/Antara Foto
Aksi ini rupanya punya dampak lain. Ada salah satu dari komunitas yang bergabung mengenakan kaus dengan nada pelecehan terhadap wanita pengguna road bike. Dalam kesempatan itu, Bike to Work juga sudah memberi penjelasan dan meminta maaf.
Melihat berbagai polemik ini, Sahroni lalu mengusulkan jalur sepeda permanen dibongkar saja. Sehingga nantinya, setiap pengguna jalan harus saling menjaga diri dan menghargai. Termasuk risiko tanggung sendiri.
"Kita ingin bagaimana jalan ini tidak ada diskriminasi, baik untuk road bike maupun seli bike. Biarkan risiko ditanggung masing-masing," ujarnya saat itu.
ADVERTISEMENT
Sejumlah pengendara melintas di Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta, Selasa (24/12). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
Terlepas dari polemik itu, politikus Partai NasDem itu juga ternyata kerap bersepeda. Dalam salah satu postingannya di instagram pribadinya @ahmadsahroni88, tampak Sahroni melaju dengan sepeda road bike.
“ride today... Sadiss😄😄😄😄😄😄😄😄 di belakang iman ada dinceee @imam_imdi @diniimdi,” kata Sahroni dalam postingan instagramnya.
Pria yang kerap disapa Crazy Rich Tanjung Priok ini, tampak melaju dengan road bike putih bertuliskan Pinarello. Sepeda ini diketahui merupakan merek asal Italia.
Penasaran berapa harganya?
Bila dilihat dari toko online, seperti Tokopedia, sepeda ini ada yang menjual seharga Rp 100 juta.
Kembali soal jalur sepeda permanen, Sahroni menegaskan, jalur sepeda yang dimaksud yakni plenter box yang menjadi pembatas antara jalur khusus sepeda dengan jalan raya. Bukan tidak setuju dengan jalur sepeda secara keseluruhan.
ADVERTISEMENT
"Betonnya yang dibongkar bukan jalur marka hijaunya. Karena marka jalur hijau itu sudah benar karena sesuai aturan UU," kata Sahroni lewat Instagramnya seperti dilihat pada Jumat (18/6).
Wakil Ketua Komisi III Fraksi NasDem, Ahmad Sahroni. Foto: DPR
Dengan begitu, Sahroni berharap maka tidak ada lagi selisih paham antara pengguna jalan yang lain dengan para pesepeda.
"Jangan lagi ada diskriminatif jangan lagi ada perkataan yang tidak pantas kepada semua pihak. Mari olahraga untuk kesehatan, mari humanis kepada semua pengguna jalan," urai legislator dapil Priok ini.
"Saya tidak akan mungkin menyalahi aturan UU," pungkas Sahroni.