IOJI-Kemenkopolhukam Kerja Sama Dukung Pembangunan Keamanan Laut

Seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) tentang Kemanan Laut yang dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Hedi/kumparan

Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) untuk mendukung pembangunan keamanan laut. Kerja sama itu dalam bentuk seminar dan lokakarya yang dikhususkan untuk mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan, sektor kelautan menjadi fokus dalam visi Indonesia Emas 2045 di RPJPN. Keamanan laut dianggap hal vital untuk menopang pembangunan.

Terlebih Indonesia berada di wilayah perairan dan letak geografis yang strategis, serta memiliki kekayaan alam yang melimpah di laut.

"Keamanan laut merupakan isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah dan Bapak Presiden telah memberikan arahan," kata Mahfud dalam dalam sambutannya di seminar Pembangunan Keamanan Laut untuk Mendukung Pencapaian Target RPJPN 2025 - 2045 yang dilangsungkan IOJI di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (5/7).

Arahan Presiden Joko Widodo yang dimaksud Mahfud disampaikan kepada lembaga berwenang agar tetap satu pemahaman. Yakni terkait keamanan, mengutamakan kepentingan negara dan nasional, serta mengedepankan kepentingan bersama dalam menjaga kedaulatan dan wilayah teritorial laut.

Sebab, meski Indonesia berada di wilayah strategis, tetap dihadapkan dengan berbagai ancaman. Kata Mahfud, ancaman tersebut didominasi ancaman non-tradisional, seperti pelanggaran wilayah, penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan orang atau barang, penyelundupan narkotika, dan pencemaran lingkungan.

Seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) tentang Kemanan Laut yang dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Hedi/kumparan

Sementara di sisi regional, kawasan Asia terdapat isu keamanan laut dan keselamatan pelayaran. Hal itu disebut dapat memicu ketegangan di kawasan, salah satunya sengketa Laut Cina Selatan dan klaim tumpang tindih atas fitur dan zona maritim.

"Secara umum situasi geopolitik nasional cukup stabil, namun Indonesia masih menghadapi banyak potensi ancaman yang dapat mengancam stabilitas nasional baik yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri," imbuh Mahfud.

Pada kesempatan yang sama, Mahfud juga menyinggung soal budaya dan peradaban bahari, yang mengisyaratkan perbedaan tapi tujuan sama.

"Budaya bahari itu perbedaan boleh ada tapi jangan membuat kita pecah sampai hancur itu budaya bahari," ungkap Mahfud.

"Ancaman kepada kita ada teritorial, ada juga ideologi," tambah dia.

Hal-hal di atas, kata Mahfud, menjadi perhatian pemerintah. Bahkan, kata dia, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar dibentuk lembaga Indonesia Coast Guard yang memiliki 3 fungsi utama yaitu: melakukan penjagaan keamanan; penyelenggaraan keselamatan; dan penegakan hukum di wilayah.

"Perkembangan teknologi kemaritiman juga akan memfasilitasi kriminalitas, dengan mempertimbangkan kondisi tersebut transformasi keamanan laut nasional perlu jadi perhatian kita," imbuh Mahfud.

Mas Achmad Santosa selaku CEO Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) mengatakan hal senada. Keamanan maritim adalah dasar pembangunan.

Seminar Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI) tentang Kemanan Laut yang dilangsungkan di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (5/7/2023). Foto: Hedi/kumparan

"Memiliki sistem keamanan laut yang responsif dan tangguh merupakan dasar pembangunan," kata Mas Achmad.

Mas Achmad mengungkapkan, berbagai inisiatif pemanfaatan pembangunan dan perlindungan ekosistem laut di tingkat global, regional, dan nasional akan terkendala tanpa sistem keamanan laut yang baik.

Sehingga saat ini, lanjut dia, negara-negara di dunia sedang mendorong tata kelola pemanfaatan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan.

Meski di sisi lain, juga terdapat ancaman kerusakan lingkungan dari penambangan mineral dasar laut. Ada juga situasi geopolitik terkait laut China Selatan, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang juga berimplikasi pada peningkatan aktivitas militer dan semi militer di laut.

"Belum lagi kita bicara mengenai banyaknya nyawa yang harus hilang di laut akibat krisis iklim berupa kenaikan permukaan air laut. Juga banyaknya warga negara Indonesia yang hilang nyawanya akibat kerasnya kondisi kerja di atas kapal ikan asing, akibat dari perbudakan modern," tambah Mas Achmad.

"Hal-hal tersebut di atas perlu menjadi perhatian kita semua karena secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak bagi Indonesia. Arah pembangunan yang sudah ditetapkan dalam RPJPN 2025 -2045 dan RPJMN 2025 - 2030 seharusnya juga merespons isu-isu di atas sehingga berbagai dinamika dapat kita antisipasi dan atasi," kata Mas Achmad.

Melalui seminar dan lokakarya kerja sama ini, Mas Achmad berharap agar semangat penguatan sistem keamanan laut terus hidup.

"Kegiatan ini tentunya tidak menjadi kegiatan yang sekali selesai. Kami mengharapkan gagasan-gagasan konstruktif dari kita semua pada seminar dan lokakarya ini, sehingga dapat menjadi kontribusi nyata untuk pengembangan sistem keamanan laut Indonesia," pungkasnya.