Iran Tunjuk Ulama Syiah Garis Keras Jadi Ketua Hakim, Gantikan Ebrahim Raisi

Gholamhossein Mohseni Ejei. Foto: Atta Kenare/AFP

Iran menunjuk seorang ulama garis keras sebagai Ketua Hakim Iran pengganti Ebrahim Raisi. Ia adalah Gholamhossein Mohseni Ejei, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Kehakiman Iran.

Ebrahim Raisi telah resmi memenangkan Pilpres pada 18 Juni 2021. Sama seperti pendahulunya, Mohseni-Ejei juga merupakan seorang ulama syiah garis keras yang penunjukannya ini memicu protes dari berbagai kalangan.

Mohseni-Ejei lahir pada tahun 1956. Ia kini memegang pangkat sebagai seorang Hujjatul Islam (Pembela Islam), satu pangkat di bawah Ayatullah, menurut hierarki ulama syiah.

Mohseni-Ejei merupakan satu dari delapan pejabat tinggi Iran yang masuk ke daftar sanksi Amerika Serikat atas kekerasan terhadap hak asasi manusia pada 2010 silam.

Sanksi itu disebabkan oleh perannya dalam kekerasan terhadap para demonstran di Pilpres Iran tahun 2009; gerakan yang lebih dikenal dengan Gerakan Hijau Iran (Iran’s Green Movement). Saat itu, Mohseni-Ejei menjabat sebagai Menteri Intelijen Iran.

Ia juga dijatuhi sanksi pembekuan aset dan pembatasan perjalanan internasional oleh Uni Eropa atas pelanggaran berat hak asasi manusia.

Gholamhossein Mohseni Ejei. Foto: Raheb Homavandi/Reuters

Mohseni-Ejei semakin dikenal publik Iran pada tahun 1998 silam, ketika ia menjadi hakim pada pengadilan korupsi eks Wali Kota Teheran, Gholamhossein Karbastchi, yang kontroversial.

Ia kemudian menjadi Menteri Keamanan Iran pada tahun 2005-2009, di bawah pemerintahan ultra-konservatif Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Ia akhirnya dipecat karena perselisihan pendapat antara keduanya.

Pemilihan seseorang seperti Ejei ini dapat menarik perhatian lebih jauh terhadap tuduhan-tuduhan kekerasan yang dilakukan Iran di masa lalu, tepat ketika Pemerintahan AS yang baru ini tengah mencoba mencairkan tensi dengan Pemerintahan Teheran.

Dalam sebuah pernyataan yang dikutip dari media lokal, Pemimpin Agung Ayatullah Ali Khamenei meminta Ejei untuk mendorong keadilan, mengembalikan hak-hak masyarakat, memastikan kebebasan yang sah, mengawasi implementasi hukum yang sesuai, mencegah terjadinya tindak kriminal, dan memberantas korupsi.