Irjen Paulus Waterpauw Nilai Pemekaran Papua Dapat Permudah Pengamanan
PerbesarADVERTISEMENT
Pemerintah menyepakati pemekaran Papua dengan menambah provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan. Meski begitu, pemerintah masih mempertimbangkan berapa anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pemekaran itu.
ADVERTISEMENT
Kapolda Papua Irjen Pol Paulus Waterpauw menyambut baik keputusan pemerintah tersebut. Menurutnya, dari segi keamanan, pemekaran dapat memudahkan pihaknya mengawasi kondisi di tiap-tiap wilayah.
“Kalau ada rencana untuk pemekaran kami setuju saja. Karena prinsipnya memperpendek kembali rantai (pengamanan) pusat, provinsi, dan daerah-daerah,” kata Paulus di Wisma Bhayangkari, Jakarta Selatan, Selasa (5/11).
Paulus menyebut, komposisi pemekaran Papua dengan menambah Papua Selatan sudah sangat terpenuhi. Setidaknya, wilayah tersebut sudah bisa memenuhi syarat pemekaran yang dapat terbagi menjadi 5 wilayah kecil.
“(Kami) Mendukung. Sarana itu kan paling tidak empat kabupaten satu kota. Sudah sebagian besar sudah terpenuhi,” ujar Paulus.
Keputusan menyepakati pemekaran Papua dengan menambah Provinsi Papua Selatan diambil meski kini masih dalam kondisi moratorium pemekaran wilayah. Namun, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan moratorium tidak berlaku untuk Papua.
ADVERTISEMENT
"Pemekaran itu prinsipnya Pak Presiden sampaikan moratorium. Tapi mungkin akan ditindaklanjuti karena ada aspirasi dan kekhususan di Papua. Yang minta itu Papua Selatan, wakilnya kemarin Bupati Merauke (Frederikus Gebze)," ungkap Tito di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Saat ini, hanya Papua Selatan yang bisa diakomodir pemerintah berdasarkan anggaran.
"Dan Pak Gubernur juga menyetujui dalam pembicaraan kemarin, itu Papua Selatan. Itu meliputi Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel. Kurang satu, dikembangkan di Kota Merauke," ungkap Tito.