Irlandia Sebut Pemerintahan Boris Johnson Dapat Memecah Keutuhan Inggris Raya

Leo Varadkar Foto: REUTERS/Clodagh Kilcoyne

Wakil Perdana Menteri Irlandia Leo Varadkar pada Kamis (30/6/022) mengatakan upaya London untuk mengesampingkan protokol Irlandia Utara dari kesepakatan Brexit dapat mengakibatkan penduduk di wilayah itu berpaling.

Selain itu, Varadkar juga menyebut tindakan Boris Johnson sebagai Perdana Menteri Inggris itu tidak demokratis dan tidak menghormati orang-orang di Irlandia Utara. Tindakan ini, menurut Varadkar, dapat secara perlahan memecah keutuhan Inggris Raya.

“Apa yang dilakukan pemerintah Inggris sekarang sangat tidak demokratis dan sangat tidak menghormati orang-orang di Irlandia Utara karena mengambil kekuasaan itu dari Majelis, dan mengatakan bahwa menteri Inggris dapat mengesampingkan bagian dari protokol,” kata Varadkar kepada BBC Irlandia Utara, dikutip dari Russian Today.

Varadkar merujuk pada Rancangan Undang-Undang (RUU) yang diperkenalkan di Dewan Rakyat Britania Raya (House of Commons) pada bulan lalu. RUU ini merevisi bagian dari perjanjian yang dibuat dengan Uni Eropa untuk memungkinkan Inggris meninggalkan blok tersebut.

Dengan Dublin tetap menjadi anggota serikat multinasional, ini menjadikan status perdagangan Dublin dengan Irlandia Utara harus diatur melalui protokol khusus.

“Itulah yang menurut saya mengejutkan dan sulit diterima. Pemerintah Inggris ingin menerapkan solusi di Irlandia Utara yang tidak diinginkan oleh kebanyakan orang di Irlandia Utara. Kami sudah mengalami ini dua kali sekarang,” tutur Varadkar.

Perdana Menteri Inggris, Boris Johnson. Foto: Ian Vogler/Pool via REUTERS

“Jika Anda membuat perjanjian dan Anda adalah negara terhormat atau pemerintah terhormat, Anda harus menghormatinya, dan Anda harus mematuhi hukum internasional. Pendekatan yang mereka (pemerintah Inggris) ambil salah,” kritik Varadkar.

Varadkar juga menyampaikan ketidaksetujuannya terhadap klaim Menteri Luar Negeri Inggris Liz Truss yang menyebut proposal Uni Eropa lebih buruk daripada hambatan yang terjadi saat ini. Varadkar juga tidak setuju akan gambaran hubungan dengan Dublin yang dianggap baik-baik saja oleh Menteri Luar Negeri Irlandia Utara Brandon Lewis.

“Saya pikir sekali lagi, persegi disebut lingkaran di sana. Dalam pengalaman politik saya, saya belum pernah melihat hubungan seburuk ini,” kata Varadkar.

Seraya mengangkat keprihatinan akan serikat pekerja di Irlandia Utara dan meningkatnya jumlah populasi di wilayah tersebut, Varadkar menyebut pemerintahan Johnson belum bersikap adil. Kepada BBC, Varadkar mengatakan pihak pemerintahan Johnson telah melakukan sebuah kesalahan strategis.

“Ini adalah kebijakan aneh yang datang dari pemerintah yang mengaku ingin membela serikat pekerja,” ujar Varadkar. Ia kemudian menambahkan, orang-orang di Irlandia Utara dapat berpaling dari serikat jika London terus memaksakan hal-hal yang mayoritas orang tidak mau lakukan.

Di bawah proposal yang saat ini sedang dipertimbangkan di London, produk-produk yang dikirim dari Inggris Raya (Inggris, Skotlandia, dan Wales) menuju Irlandia Utara tidak akan dikenakan pemeriksaan pabean dan pajak. Tak sama kebijakannya dengan barang-barang yang dikirim langsung ke Irlandia.

Seorang demonstran di Hillsborough, Irlandia Utara mengenakan topeng Boris Johnson saat memprotes proposal London untuk merevisi protokol Brexit. Foto: PAUL FAITH / AFP