Irma Suryani ke Kepala BGN: Banyak Sertifikat Dapur MBG Diperjualbelikan
·waktu baca 3 menit
PerbesarKomisi IX DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas maraknya keracunan massal makan bergizi gratis (MBG) di gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu (1/10).
Dalam rapat ini, Anggota Komisi IX dari NasDem Irma Chaniago mengungkap banyak sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang diperjualbelikan.
“Saya mau bicara sertifikasi. Ingat ya, sertifikasi ini banyak sekali disalahgunakan. Diperjualbelikan,” ujar Irma.
Ia menyebut bahwa ucapannya itu berdasarkan fakta dan data. Menurutnya, ia sudah lama berkecimpung di dunia katering.
“Saya menangani tiga katering sebelum saya masuk DPR. Tiga katering yang itu ribuan saya tangani dan saya tahu persis kenapa dan bagaimana agar tidak terjadi kasus-kasus yang seperti hari ini. Saya kerja di Pelindo pak,” ucap Irma.
“Saya tangani ini tiga katering besar. Makanya saya tahu. Bukan asal ngomong. Saya gak bicara sampah. Saya bicara berdasarkan fakta dan data,” tambahnya.
Ia pun menilai, seharusnya standar karyawan di SPPG harus ditingkatkan. Para karyawan SPPG seharusnya paham soal gizi dan higienis.
“Makanya saya minta kepada BGN, untuk tiga orang yang dikontrak oleh BGN di SPPG itu harusnya, satu menangani keuangan dan administrasi. Dua, dia tahu persis soal nilai gizi. Yang ketiga tentang higienis. Higienis itu bukan hanya menyangkut tentang makanan tapi menyangkut dengan SPPG di dapur,” ucap Irma.
“Dia harus tahu di mana meletakkan makanan kering dan makanan basah. Di mana dia harus punya room untuk pangan kering dan pangan basah. Itu harus ada di SPPG,” tambahnya.
Selain itu, menurut Irma, seharusnya pemerintah memperketat kontrol di SPPG. Caranya dengan menambah anggaran pihak-pihak yang melakukan kontrol di daerah.
“Siapa yang melakukan kontrol? BPOM dan Kemenkes. Kemenkes turunannya siapa? Dinas-dinas kesehatan. BPOM siapa? Ya ada Loka POM di sana, ada BPOM di daerah juga. Tapi lagi-lagi saya harus mengingatkan anggarannya,” ucap Irma.
“Kalau nggak ada anggarannya mereka nggak akan bisa jalan melakukan ini. Karena anggaran ini lah yang seharusnya terbagi dengan baik agar program pemerintah ini betul-betul bermaslahat,” tambahnya.
Lebih lanjut, Irma memberikan sebuah usulan kepada Dadan. Menurutnya, makan bergizi gratis seharusnya berubah nama menjadi makan gratis saja.
“Makan bergizi gratis ini, sebaiknya yang gratisnya itu dihapus pak. Makan bergizi saja. Nggak usah pake gratis karena konotasinya negatif,” ucap Irma.
“Karena apa? Karena niat dari presiden niat dari pemerintah memberikan ini kepada anak-anak bangsa adalah niat yang sangat baik, yang sangat mulia untuk anak-anak bangsa ini punya IQ yang lebih tinggi dari yang ada sekarang,” tambahnya.