Irman Siap Sumpah Pocong

Irman dalam sidang kasus korupsi e-KTP. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Direktur Utama PT Karya Wira Utama, Winata Cahyadi, mengaku pernah diminta oleh mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, untuk memberikan jatah dari proyek e-KTP. Namun, Irman membantahnya. Sebab menurut Irman, Winata-lah yang menjanjikan uang kepadanya agar dimenangkan dalam tender proyek e-KTP tersebut.

"Waktu dia (Winata) menghadap saya, justru dia minta dimenangkan dan dia janjikan ke saya uang Rp 75 miliar. Dan beliau katakan kepada saya, 'Kalau Pak Irman mau, saya sudah ada uang Rp 5 miliar di luar'," kata Irman menanggapi kesaksian Winata di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (16/3).

Irman mengaku langsung menolak tawaran dari Winata ketika itu. Bahkan, Irman menyatakan berani sumpah pocong atas pernyataannya tersebut. "Saya sumpah pocong pun mau. Ini yang disampaikan oleh Pak Winata, saya tolak. Saya enggak akan mau terima uang," ujar Irman.

Winata yang diberikan kesempatan menanggapi kembali pernyataan Irman itu menyatakan tetap pada pernyataanya. Dia mengaku tidak pernah membawa uang pada saat bertemu dengan Irman.

Bahkan menurut Winata, saat itu dia diminta menyiapkan jatah untuk Gamawan Fauzi yang ketika itu menjabat Menteri Dalam Negeri.

"Saya tidak pernah bawa uang, di ruangan itu hanya dengan pak Irman, kalau dia (Irman) tidak mau ngaku silahkan. Saya diminta 8 persen bukan hanya untuk pak Gamawan tapi juga untuk ibu Sekjen (Diah Anggraeni)," kata Winata.

Pada kesaksiannya, Winata mengaku pernah bertemu dengan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong dan mantan pejabat Kemendagri Irman serta Sugiharto di Hotel Crown pada Desember 2009. Dia mengaku diajak untuk melobi anggota DPR agar menggolkan proyek e-KTP.

Baca juga: Pengusaha Winata Menolak Saat Diminta Lobi ke DPR Golkan Proyek e-KTP

Namun Winata mengaku menolak tawaran tersebut. Kemudian saat ada pengumuman tender pemenang proyek e-KTP, perusahaan Winata tak lolos. Winata lalu komplain ke panitia lelang namun ditolak. Dia juga komplain ke Kemendagri dan mendapat respon serupa.