News
·
11 Mei 2021 10:48

Ironi Bupati Nganjuk: Berharta Rp 116 M, tapi Tersandung Suap Puluhan Juta

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Ironi Bupati Nganjuk: Berharta Rp 116 M, tapi Tersandung Suap Puluhan Juta (4061)
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Foto: Dok. Facebook Novi Rahman Hidayat
KPK dan Bareskrim Polri menggelar investigasi bersama atau joint investigation perdana dalam perkara korupsi. Joint investigation tersebut menghasilkan OTT Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat.
ADVERTISEMENT
Tim gabungan KPK dan Bareskrim menangkap Novi bersama 9 orang lainnya. Mereka ditangkap atas dugaan jual beli jabatan perangkat desa dan camat di Pemkab Nganjuk.
Perkara tersebut pada akhirnya ditangani Bareskrim usai berkoordinasi dengan KPK. Bareskrim menetapkan Novi sebagai tersangka bersama 6 orang lainnya. Berikut daftar 7 tersangka:
Pihak penerima suap:
  • Bupati Nganjuk, Novi Rahman Hidayat
  • Ajudan Bupati Nganjuk, M. Izza Muhtadin
Pihak pemberi suap
  • Camat Pace, Dupriono
  • Camat Tanjunganom dan Plt Camat Sukomoro, Edie Srijato
  • Camat Berbek, Haryanto
  • Camat Loceret, Bambang Subagio
  • Eks Camat Sukomoro, Tri Basuki Widodo
Ironi Bupati Nganjuk: Berharta Rp 116 M, tapi Tersandung Suap Puluhan Juta (4062)
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Foto: Dok. Facebook Novi Rahman Hidayat

Sita Rp 647 Juta dari Brankas Novi

Direktur Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri, Brigjen Djoko Poerwanto, menyebut para camat diduga menyuap Novi Rahman melalui Izza.
ADVERTISEMENT
Djoko tak menyebut berapa dugaan suap yang diterima Novi Rahman dalam perkara itu. Namun penyidik telah menyita barang bukti berupa uang senilai Rp 647 juta dari brankas pribadi Novi. Dalam perkara ini, Novi turut dijerat pasal gratifikasi.
"Barang bukti yang sudah diperoleh uang tunai sebesar Rp 647.900.000 dari brankas pribadi Bupati Nganjuk, 8 unit telepon genggam, dan 1 buah buku tabungan Bank Jatim a.n Tri Basuki Widodo," papar Djoko.
Ironi Bupati Nganjuk: Berharta Rp 116 M, tapi Tersandung Suap Puluhan Juta (4063)
Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Foto: Dok. Facebook Novi Rahman Hidayat

Tarif Jabatan Mulai Rp 15 Juta

Adapun Kabareskrim, Komjen Agus Andrianto, menyatakan diduga ada tarif tertentu yang harus dibayarkan calon perangkat desa di Kabupaten Nganjuk kepada Novi. Nominalnya bervariasi mulai puluhan hingga ratusan juta rupiah.
"Informasi penyidik untuk di level perangkat desa antara Rp 10-15 juta, kemudian jabatan di atas itu sementara yang kita dapat ini Rp 150 juta," ucap Agus.
ADVERTISEMENT
Menurut dia, keterangan itu didapat dari pemeriksaan awal setelah dilakukannya OTT. Ia menyebut perihal tarif jual beli jabatan itu masih mungkin untuk dikembangkan.
"Kemungkinan ini masih awal, kami akan lakukan pendalaman dan kembangkan," ujar Agus.
Ironi Bupati Nganjuk: Berharta Rp 116 M, tapi Tersandung Suap Puluhan Juta (4064)
Ilustrasi uang rupiah Foto: Maciej Matlak/Shutterstock

Berharta Rp 116 Miliar

Perkara yang menjerat Novi ini cukup ironis. Sebab berdasarkan LHKPN, Novi memiliki harta sebesar Rp 116,8 miliar. Harta tersebut berdasarkan laporan terakhirnya ke KPK pada 27 April 2020.
Ia wajib melaporkan LHKPN ke KPK lantaran berstatus penyelenggara negara.
Cukup fantastisnya harta kekayaan Novi lantaran sebelum menjadi Bupati Nganjuk, ia merupakan pengusaha.
Novi memiliki puluhan perusahaan yang bergerak di bidang properti, bank perkreditan rakyat, kelapa sawit, nikel, hingga batu bara.
ADVERTISEMENT
Berikut rincian kekayaan Novi yang terakhir dilaporkan ke KPK:
  • 32 bidang tanah di Nganjuk, Kediri, Jombang, Karawang, Malang, Mojokerto, Kota Tangerang, Surabaya, dan Kotawaringin Timur senilai Rp 58.692.120.000
  • Kendaraan berupa Toyota Harrier 2005, Suzuki SJ 410 Katana 2006, dan Toyota Hiace Commuter 2011 dengan total Rp 764.000.000
  • Harta bergerak lainnya Rp 1.210.000.000
  • Surat berharga Rp 32.201.677.364
  • Kas dan setara kas Rp 26.479.737.305
  • Utang Rp 2.450.000.000
Sehingga Novi memiliki total kekayaan sebesar Rp 116.897.534.669 Laporan harta kekayaan ini diumumkan dengan catatan lengkap berdasarkan hasil verifikasi KPK tertanggal 12 Mei 2020.
***
Saksikan video menarik di bawah ini: