Ironi Sophia: Kuasa Robot di Atas Perempuan Saudi
PerbesarSophia berbicara di atas panggung dalam acara Future Investment Initiative (FII) di Riyadh, Arab Saudi, pada Kamis (26/10) lalu. Perempuan yang baru mendapatkan kewarganegaraan Arab Saudi itu memiliki hak yang lebih luas dibandingkan dengan perempuan lain di negara yang dikenal menerapkan sistem hukum Islam konservatif itu.
Berbeda dengan penampilan perempuan lain di Arab Saudi, Sophia mengenakan baju tanpa lengan, dengan bagian dada terbuka, dan yang paling jelas adalah dia tidak menggunakan burqa untuk menutupi kepala dan sebagian wajahnya. Namun, bukannya mendapat sanksi hukum atas hal tersebut, kehadiran Sophia justru mengambil perhatian penuh dan disanjung banyak orang yang hadir
Satu hal lagi: mungkin Sophia tidak memerlukan izin dari wali laki-laki untuk ke luar rumah dan tampil di atas panggung dalam acara yang mengumpulkan sebanyak lebih dari 3.500 politisi, pebisnis, dan bankir dari seluruh dunia itu.
Nama Sophia pun meramaikan kepala pemberitaan berbagai media. Bukan karena ia menyampaikan pidato yang memiliki pengaruh signifikan bagi orang banyak. Melainkan, lantaran status kewarganegaraan yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada Sophia. Mengapa demikian? Sebab Sophia menjadi robot pertama yang diakui sebagai seorang warga negara.
Tapi bukan sekadar itu. Bagi banyak orang, pertanyaan yang lebih penting ialah: sebagai warga negara Arab Saudi, apakah Sophia--robot perempuan setengah badan itu--akan dikenakan perlakuan hukum yang sama seperti perempuan lainnya? Atau ia menjadi satu-satunya perempuan yang dikecualikan?
Satu hal yang pasti, bahwa Sophia tidak diciduk aparat hukum karena melakukan banyak pelanggaran sebagai seorang perempuan ketika menghadiri acara itu, berarti sejauh itu ia memang pengecualian. Robot yang pertama kali diaktifkan pada April 2015 itu telah menikmati hak istimewa sebagai seorang perempuan warga negara Arab Saudi.
"Saya sangat bangga atas perbedaan unik ini. Ini adalah sejarah untuk menjadi robot pertama di dunia yang memiliki kewarganegaraan," kata Sophia menanggapi Andrew Ross Sorkin, kolomnis New York Times, yang menjadi moderator ketika memberitahu hadiah kewarganegaraan itu.
PerbesarTidak berlebihan jika peristiwa itu kemudian disebut dengan ironi Sophia. Sebagai robot perempuan, Sophia diberi akses yang lebih luas daripada perempuan Arab Saudi yang memiliki daging, darah dan tulang--manusia.
Dengan diakuinya Sophia sebagai warga negara Arab Saudi, itu berarti robot perempuan itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga perempuan lain di Arab Saudi. Hak dan kewajiban itu akan secara otomatis melekat pada dirinya. Dengan demikian ia semestinya sudah terikat dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.
Jika memang benar secara hukum Sophia menjadi warga negara Arab Saudi, itu berarti--seperti perempuan Arab Saudi lainnya--ia mestinya hadir dalam acara itu menggunakan pakaian tertutup atau burqa. Dan panitia penyelenggara mesti menanyakan Sophia, apakah ia sudah meminta izin kepada wali laki-lakinya untuk pergi ke luar rumah, terlebih untuk bicara di panggung forum tersebut.
Itulah suatu hal yang mesti dilakukan oleh perempuan. Persis seperti yang dikatakan secara ironis oleh Ali al-Ahmed, seorang direktur Institute for Gulf Affairs, seperti dikutip Washington Post. ”Wanita (di Arab Saudi) telah melakukan bunuh diri karena mereka tidak dapat meninggalkan rumah, dan Sophia berkeliaran."
Lebih luas lagi, status kewarganegaraan Sophia juga dipertanyakan karena terkait dengan agama yang dianut robot humanoid tersebut. Di negara mayoritas Muslim dan menerapkan hukum syariat itu, untuk mendapatkan status kewarganegaraan cukup sulit jika seseorang bukan seorang penganut agama Islam.
"Hukum Saudi tidak mengizinkan non-Muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan. Apakah Sophia masuk Islam? Apa agama Sophia ini dan mengapa dia tidak memakai jilbab? Jika dia mengajukan kewarganegaraan sebagai manusia, dia tidak akan mendapatkannya," ujar Ali al-Ahmed.
Nasib Sophia itu juga bikin cemburu para pekerja asing yang mengadu nasib di Arab Saudi. Sebab negara kaya minyak itu tidak memberikan kewarganegaraan kepada pekerja asing, meskipun jumlahnya sepertiga dari penduduk yang berjumlah sekitar 30 juta jiwa. Status kewarganegaraan itu juga tidak diterima oleh perempuan Arab Saudi yang menikah dengan laki-laki dari negara lain.
Sophia juga merasakan hak istimewa ketika ia diizinkan berdiri di atas panggung forum itu tanpa pendamping laki-laki dan berinteraksi dengan lawan jenisnya--jika memang kita bisa menggunakan term gender pada robot.
Di Arab Saudi ada aturan bahwa perempuan dewasa mesti mendapatkan izin. Human Rights Watch menyebutkan, di bawah sistem ini, wanita dewasa harus mendapatkan izin dari wali laki-laki--biasanya suami, ayah, saudara laki-laki atau anak laki-laki--untuk bepergian, menikah, atau keluar dari penjara.
Ironis dan absurd betul bukan? Pemberian status kewarganegaraan dan hak istimewa itu seolah menggambarkan kedekatan dengan sesama manusia tidak jauh lebih berharga daripada kedekatan dengan robot. Manusia justru memberikan ruang kebebasan yang lebih longgar untuk robot daripada untuk manusia lainnya.
Tidak heran muncul seloroh di jagat media sosial bahwa, jika seseorang menginginkan kewarganegaraan Arab Saudi, atau jika perempuan di negara itu ingin mendapatkan akses hak yang lebih luas, maka solusinya satu: jadilah robot.
Arab News menyebutkan alasan diberikannya kewarganegaraan itu ialah karena keinginan Sophia untuk mencapai karakteristik yang identik dengan manusia. Tentu itu terdengar konyol, mengingat robot itu hasil program yang diciptakan manusia.
Pun kalau begitu alasannya, lantas secara logis kita bisa bertanya balik, bagaimana nasib manusia lainnya? Atau apakah pemerintah Arab Saudi sudah cukup mencapai karakteristik manusia terkait perilakunya terhadap manusia lain--terutama perempuan.
Seperti yang dikatakan Sophia sendiri ketika menjawab pertanyaan terkait kesadarannya sebagai robot. "Baiklah saya tanyakan ini kembali, bagaimana Anda tahu bahwa Anda adalah manusia?” kata Sophia.
PerbesarMenurut World Economic Forum dalam Global Gender Gap Report 2016 disebutkan bahwa Arab Saudi berada di deretan terbawah, tepatnya di peringkat 141 dari 144 negara. Laporan itu memperhitungkan empat hal mendasar dari seorang warga negara, yakni kesempatan dan partisipasi ekonomi, pencapaian pendidikan, pemberdayaan politk, serta kesehatan dan kelangsungan hidup. Semakin rendah peringkat suatu negara didalamnya, berarti semakin besar kesenjangan gender yang terjadi di negara tersebut.
Laporan dan persoalan itu bersesuaian dengan yang dengan lugas dideskripsikan dalam Amnesty International Report 2016-2017. Dalam laporan Amnesty International itu diungkapkan, perempuan dan anak perempuan terus menghadapi diskriminasi dalam hukum dan praktik kehidupan sehari-hari.
Mereka tidak dilindungi secara memadai terhadap bentuk kekerasan seksual dan bentuk kekerasan lainnya. Perempuan tetap berada di lapisan sosial bawah dan inferior dibandingkan dengan laki-laki, baik di wilayah privat maupun publik.
Memang setidaknya ada lima aturan baru yang menghapus kedudukan tidak setara antara perempuan dan laki-laki di Arab Saudi saat ini. Yakni, perempuan diperbolehkan mengemudikan kendaraan, masuk ke dalam stadion, memakai bikini di area resort tertentu, dan sejak Desember 2015 perempuan boleh ikut serta memilih maupun dipilih dalam sebuah pemillihan umum (pemilu) tingkat kotamadya yang digelar secara nasional.
Betul itu suatu capaian dan kebanggaan. Tapi perjalanan untuk mencapai itu tidak singkat. Upaya itu telah berlangsung selama puluhan tahun, tepatnya sejak 1990. Saat itu perempuan di Arab Saudi mulai menuntut reformasi sosial, termasuk hak untuk mengemudi.
Tapi, kalau anda cukup optimistis dengan keinginan Pangeran Muhammad bin Salman untuk memoderasi Arab Saudi menjadi negara yang lebih moderat--seperti yang ia sampaikan beberapa waktu lalu, mungkin anda bisa melihat pemberian kewarganegaraan dan hak istimewa kepada Sophia itu sebagai penanda bahwa perubahan memang sedang berlangsung.
Sehingga, sosok Sophia bisa dijadikan sebagai ikon emansipasi perempuan Arab Saudi? Ah, itu terdengar menjijikkan.
Jika anda tidak ingin terlalu serius menanggapi status kewarganegaraan Sophia, maka anda bisa saja melihatnya hanya sebagai strategi marketing dari proyek pembangunan zona ekonomi khusus senilai 500 miliar dolas AS. Sebuah zona ekonomi khusus di tepi Laut Merah yang berbatasan langsung dengan Mesir dan Yordania yang disebut NEOM dan direncanakan selesai tahun 2025.
Seperti dikatakan Cheryl K. Chumley dalam The Washington Times bahwa ‘upacara’ pemberian kewarganegaraan itu, tidak diragukan lagi ditujukan untuk membuat lebih banyak dukungan untuk pembangunan Neom--yang sedang digadang sebagai kiblat bagi robot dan pakar teknologi.
Acara ini digaungkan Kerajaan Saudi untuk menyambut “Visi 2030”, sebuah misi ekonomi Saudi untuk melepaskan diri dari ketergantungan terhadap produk minyaknya. Tapi visi itu pun sebetulnya ada hubungannya dengan Sophia dan perempuan Arab Saudi.
Seperti disebutkan Amnesty International, rencana reformasi ekonomi "Visi 2030" pemerintah mencakup tujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan di angkatan kerja Arab Saudi dari 22 persen menjadi 30 persen. Dan "menginvestasikan" kemampuan produktif perempuan sehingga "memperkuat masa depan mereka dan berkontribusi pada perkembangan masyarakat dan ekonomi.”
Jadi keterbukaan Arab Saudi terhadap hak-hak perempuan tidak lepas dari hitung-hitungan ekonomis. Arab Saudi dengan Visi 2030 itu sedang mencari peluang pendapatan lain untuk melepas ketergantungan dari hasil minyaknya. Dan keterlibatan perempuan sebagai modal manusia tidak bisa tidak pasti akan dilibatkan. Mengingat dari 906.552 warga Saudi yang menganggur, 687.500-nya adalah perempuan.
“Dalam waktu 20 tahun, kami akan menjadi kekuatan ekonomi yang tidak tergantung pada minyak. Kami tak peduli dengan harga minyak --mau 30 dolar AS, mau 70 dolar AS, sama saja buat kami. Pertarungan (harga minyak) itu bukanlah pertarunganku,” ucap Pangeran Muhammad bin Salman, dikutip dari Financial Times.
Jadi bukan tidak penting menghadirkan Sophia di panggung acara FII dan membuat sebuah ‘upacara’ pemberian kewarganegaraan. Semua itu tidak terlepas dari strategi memasarkan Visi 2030 dan kehendak Pangeran Muhammad bin Salman memoderatkan Kerajaannya agar lebih terbuka untuk kedudukan yang setara bagi perempuan.
Sementara soal keadilan sejati bagi perempuan, bisa jadi itu efek samping dari kepentingan ekonomi Arab Saudi.
Di tengah ancaman kemerosotan ekonomi Saudi, untuk saat ini, ekonomi adalah Panglima di negeri itu.