Isi Solusi Damai Donald Trump yang Untungkan Israel, Rugikan Palestina

Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaparkan rencana perdamaian Israel dan Palestina melalui solusi dua-negara. Namun, solusi yang ditawarkan AS dianggap lebih banyak menguntungkan Israel ketimbang Palestina.
Palestina telah menyampaikan keberatannya atas solusi Trump tersebut, terutama soal status Yerusalem. Palestina mengatakan, Yerusalem adalah ibu kota mereka, namun berdasarkan rencana Trump kota bersejarah itu adalah milik Israel.
Berikut adalah poin-poin solusi perdamaian Israel-Palestina yang diajukan Amerika Serikat:
Perbatasan
Dikutip dari Associated Press, berdasarkan solusi AS, Israel harus memberikan Palestina lahan yang luasnya sama di Tepi Barat dan Gaza dengan luas wilayah sebelum Perang 1967.
Akan dilakukan pertukaran lahan antara Israel dan Palestina. Namun dalam peta yang diajukan AS, wilayah Palestina akan terputus-putus antara Tepi Barat di utara dan Gaza di selatan. Akan dibuat jembatan, terowongan, dan jalan untuk menyambungkan wilayah tersebut.
Jalur Gaza yang kini dikuasai faksi Hamas harus diserahkan kepada Otoritas Palestina. Sementara Lembah Yordania akan dikuasai Israel. Di beberapa titik wilayah Palestina, juga terdapat kantung-kantung permukiman Israel.
Status Yerusalem
Dalam rencana Trump, sebagian besar wilayah Yerusalem Timur yang dicaplok Israel akan diberikan kepada Israel. Termasuk di dalamnya Kota Tua dan kompleks Masjidil Aqsa. Namun status quo masih akan berlaku untuk Masjidil Aqsa.
AS mengatakan kompleks Masjidil Aqsa harus dibuka sepenuhnya untuk ibadah umat Islam, Yahudi, dan Kristen dengan pengamanan oleh tentara Israel. Yerusalem sendiri akan menjadi ibu kota Israel.
Sementara Palestina boleh menjadi wilayah pinggiran Yerusalem sebagai ibu kota. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu belakangan mengatakan, kota Abu Dis, sekitar 1,6 kilometer timur Kota Tua Yerusalem akan jadi ibu kota Palestina.
Hal ini ditolak oleh Palestina yang menyatakan Yerusalem Timur harus menjadi ibu kota mereka.
Nasib Permukiman Yahudi
Israel sepakat untuk menghentikan selama empat tahun pembangunan permukiman Yahudi di wilayah caplokan Tepi Barat.
Palestina dan masyarakat internasional menganggap pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat adalah tindakan ilegal. Namun dalam rencana Trump, AS menghendaki agar permukiman ini dilegalkan secara hukum internasional.
Demiliterisasi Palestina
Dalam solusi damai Trump, Palestina akan menjalani demiliterisasi atau bebas dari kegiatan militer. Palestina sebagai sebuah negara dilarang memiliki angkatan bersenjata, hanya aparat keamanan lokal saja.
Berdasarkan aturan ini, Hamas yang menguasai Gaza dan seluruh kelompok milisi juga akan dilucuti persenjataannya. Masalah keamanan perbatasan nantinya akan dilakukan oleh militer Israel.
Akan dibentuk "Dewan Perbatasan" yang terdiri dari tiga orang Palestina, tiga orang Israel, dan seorang perwakilan AS, untuk mengawasi keamanan di perbatasan dan menyelesaikan jika ada sengketa.
Nasib Pengungsi Palestina
Selama perang 1948, ada 700 ribu warga Palestina yang terusir oleh Israel dan terserak di berbagai negara Timur Tengah. Saat ini jumlah pengungsi Palestina ini telah mencapai 5 juta orang.
Pemerintah Palestina menganggap para pengungsi ini berhak untuk pulang jika negara Palestina terbentuk. Namun dalam rencana AS, para pengungsi ini tidak boleh pulang ke rumah mereka. Pasalnya, rumah mereka dulu kini telah jadi negara Israel.
AS memberikan tiga pilihan bagi para pengungsi ini. Pertama, mereka tinggal di lahan Palestina yang telah ditetapkan, kedua mereka menjadi warga negara tempat pengungsian, dan ketiga mereka pindah ke negara lain.
