Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.86.0
Israel Beri Tahu PBB soal Larangan UNRWA, Kemanusiaan di Gaza di Ujung Tanduk
4 November 2024 17:07 WIB
·
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
Israel resmi memberi tahu PBB mengenai pemutusan hubungan dengan badan urusan pengungsi Palestina (UNRWA), Senin (4/11). Keputusan diambil menyusul larangan UNRWA beroperasi di wilayah pendudukan Israel di Palestina.
ADVERTISEMENT
Penetapan oleh Parlemen Israel memicu kecaman dunia. DK PBB bahkan menyebut, akan ada konsekuensi serius dari aksi Israel terhadap UNRWA itu.
Israel sendiri beralasan larangan yang akan berlaku pada Januari 2024 itu dikarenakan puluhan anggota UNRWA terkait dengan Hamas. Bahkan, kata Israel, sejumlah anggota UNRWA menyerang negaranya pada 7 Oktober 2024.
Serangan 7 Oktober adalah alasan Israel melakukan tindakan pembantaian di Gaza yang menewaskan lebih dari 41 ribu orang. Sedangkan UNRWA menyatakan telah memecat sembilan anggotanya yang terkait dengan milisi bersenjata di Gaza.
Pada Senin Israel secara resmi menyatakan pemutusan dengan UNRWA kepada PBB yang merupakan induk organisasi itu.
"Sesuai dengan instruksi dari Menlu Israel Katz, Kemlu memberi tahu PBB mengenai pembatalan kesepakatan antara negara Israel dan UNRWA," ucap Kemlu Israel seperti dikutip dari AFP.
ADVERTISEMENT
"UNRWA, organisasi yang pegawainya berpartisipasi pada pembantaian 7 Oktober dan banyak pegawainya operator dari Hamas, adalah bagian masalah di Jalur Gaza dan bukan solusi," sambung dia.
Jubir UNRWA Jonathan Fowler mengatakan, larangan terhadap organisasinya akan membuat bantuan kemanusiaan di Gaza kolaps.
"Bila aturan diberlakukan, ini akan membuat operasi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza kolaps, operasi itu adalah tulang punggung dari UNRWA," ucap Fowler.
"Ini juga akan membuat layanan penting yang disediakan UNRWA di Tepi Barat dan Yerusalem Timur termasuk di antaranya pendidikan, layanan kesehatan dan sanitasi hancur," sambung Fowler.