Israel-Iran Memanas, Puan Minta Negara Lain Tak Memperkeruh Suasana
PerbesarKonflik antara Israel dan Iran kian memanas setelah Amerika Serikat ikut menyerang fasilitas nuklir milik Iran. Terbaru, Iran pun membalas serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar.
Terkait hal ini, Ketua DPR RI Puan Maharani mengimbau negara lain untuk tidak ikut-ikutan memperkeruh suasana. Ia juga meminta baik Iran dan Israel untuk menahan diri.
“Sebaiknya kedua belah pihak menahan diri dan begitu juga negara-negara lain untuk mengimbau agar permasalahan yang terjadi di antara kedua negara bisa diselesaikan dengan baik dan jangan kemudian lebih memperkeruh suasana,” kata Puan saat konferensi pers di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6).
Puan pun mengingatkan agar prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif tidak disalahartikan atau dijalankan secara sembarangan.
Menurutnya, meski pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan sikap resmi, tetap penting untuk memastikan langkah-langkah tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi posisi Indonesia di mata internasional maupun stabilitas dalam negeri.
Menurutnya, Indonesia harus tetap menjaga kehati-hatian agar tidak terseret dalam konflik antarnegara atau menjadi bagian dari blok-blok tertentu yang justru bertentangan dengan semangat non-blok yang selama ini dijunjung tinggi.
“Bahwa kita politiknya bebas aktif, nanti biar pemerintah yang menyampaikan apa sikap politik bebas aktif dari pemerintah, namun jangan sampai merugikan politik dan situasi geografis Indonesia,” kata Puan.
Sementara itu, politikus PDIP itu juga meminta pemerintah untuk menyiapkan mitigasi atau dampak langsung dari memanasnya situasi geopolitik dunia.
Khususnya mengenai harga minyak dunia yang diprediksi akan melonjak imbas diblokadenya Selat Hormuz yang merupakan jalur utama perdagangan minyak dan gas dunia.
“Apa yang akan kita lakukan terkait dengan hal tersebut tentu saja ke depan ini dalam waktu dekat pemerintah bersama DPR akan segera membahas terkait dengan rancangan APBN 2026,” kata Puan.
“Pemerintah harus segera memitigasi perkembangan ini tentu saja terkait dengan kurs rupiah, subsidi BBM dan hal-hal lain yang terkait dengan perkembangan situasi global," tuturnya.