Israel Makin Kisruh, Netanyahu Tunda Proses Ratifikasi Reformasi Peradilan

Kepala oposisi Benjamin Netanyahu duduk setelah pemungutan suara untuk koalisi baru di Knesset, parlemen Israel, di Yerusalem, Minggu (13/6). Foto: Ronen Zvulun/REUTERS

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya mengumumkan penundaan sementara kelanjutan RUU reformasi peradilan yang kontroversial.

Langkah ini diambil menyusul protes besar-besaran skala nasional yang mengakibatkan pemogokan massal dan perpecahan politik dalam beberapa bulan terakhir — menentang pengesahan RUU itu.

Dikutip dari AFP, pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Netanyahu secara publik pada Senin (27/3) malam waktu setempat.

“Karena rasa tanggung jawab nasional, karena keinginan untuk mencegah perpecahan di antara rakyat kita, saya telah memutuskan untuk menghentikan pembacaan kedua dan ketiga dari RUU tersebut untuk memberikan waktu untuk berdialog,” ungkap Netanyahu.

Pengumuman Netanyahu muncul sehari, setelah dia memecat anggota paling senior di Partai Likud, Menteri Pertahanan Israel Yoav Galant.

Pemecatan dilakukan lantaran Galant dinilai telah melakukan pelanggaran dengan menyerukan pemerintah untuk membatalkan proses legislatif RUU reformasi peradilan.

Orang-orang melakukan demonstrasi setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat menteri pertahanan dan pemerintah koalisi nasionalisnya melanjutkan pemeriksaan yudisialnya, di Yerusalem, Senin (27/3/2023). Foto: Ammar Awad/REUTERS

Padahal, Galant berargumen proses legislatif RUU reformasi peradilan perlu dilakukan demi mempertahankan keamanan nasional, menstabilkan politik, dan menjaga nilai-nilai demokrasi di Israel.

Pemecatan Galant langsung disambut oleh protes besar-besaran di penjuru kota Israel — termasuk di Yerusalem.

Sekitar delapan puluh ribu demonstran berhamburan ke jalanan dan melakukan mogok kerja massal, sehingga memicu kekacauan yang belum pernah terjadi di negara itu dalam beberapa tahun terakhir.

Imbasnya, penerbangan terganggu, rumah sakit menghentikan layanan non-darurat, hingga para diplomat pun mogok kerja.

Lebih lanjut, RUU tersebut merupakan kebijakan terbaru yang dicetuskan Netanyahu untuk merombak secara penuh sistem peradilan di Israel.

RUU reformasi ini mencakup pemberian lembaga eksekutif — dalam hal ini Netanyahu dan parlemen Knesset, kontrol yang lebih besar untuk menunjuk penempatan hakim di Mahkamah Agung.

Selain itu, RUU reformasi peradilan juga memungkinkan pemerintah untuk mengesampingkan putusan pengadilan berdasarkan mayoritas. Padahal, seharusnya Mahkamah Agung bertindak secara independen dan tidak terpengaruh oleh pemerintah.