Israel Tutup Kantor Perwakilan Al-Jazeera, Dianggap Ancaman Keamanan di Gaza

Kantor Berita Al Jazeera. Foto: REUTERS/Naseem Zeitoon

Pihak Israel menggerebek sebuah kamar hotel di Yerusalem yang digunakan oleh Al Jazeera sebagai kantornya, Minggu (5/5). Pemerintah memutuskan untuk menutup operasi lokal stasiun TV milik Qatar tersebut.

Video yang beredar online menunjukkan petugas membongkar peralatan kamera di sebuah kamar hotel di Yerusalem Timur.

Kabinet Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menutup jaringan tersebut karena dianggap mengancam keamanan nasional negaranya.

Al Jazeera mengatakan sikap tersebut sebagai tindakan kriminal. Mereka mengecam tuduhan Israel sebagai kebohongan yang berbahaya bagi para jurnalisnya.

Jaringan tersebut dianggap mengkritik operasi militer Israel di Gaza dan menjadi sumber pemberitaan mereka sepanjang perang.

“Pemerintahan yang saya pimpin dengan suara bulat memutuskan: saluran hasutan Al Jazeera akan ditutup di Israel,” tulis Netanyahu di akun resmi X-nya, Minggu (5/5).

Menteri Komunikasi Israel telah menandatangani perintah untuk segera bertindak, yang diikuti oleh langkah-langkah menutup Al Jazeera di Israel.

Tindakan tersebut mencakup menutup kantor Al Jazeera di Israel, menyita peralatan penyiaran, memotong saluran dari perusahaan kabel dan satelit, serta memblokir situs web mereka.

Penyedia televisi satelit dan kabel Israel telah menghentikan siaran Al Jazeera setelah keputusan pemerintah.

Meskipun demikian, seorang anggota parlemen menyebut bahwa Al Jazeera masih dapat mengajukan blokir di pengadilan.

Saat ini belum ada komentar resmi dari pemerintah Qatar terkait tindakan ini.

Al Jazeera sebelumnya mengeluhkan serangkaian serangan sistematis Israel dan menyatakan bahwa Israel telah sengaja menargetkan dan membunuh beberapa jurnalisnya, termasuk Samer Abu Daqqa dan Hamza AlDahdooh. Keduanya tewas di konflik Gaza.

Namun, Israel membantah menargetkan jurnalis.

Al Jazeera didirikan oleh Qatar pada 1996.

“Jaringan Media Al Jazeera mengutuk keras dan mengecam tindakan kriminal yang melanggar hak asasi manusia dan hak dasar untuk mengakses informasi,” kata Al Jazeera dalam pernyataan resminya.

“Al Jazeera menegaskan haknya untuk terus memberikan berita dan informasi kepada khalayak global,” ungkapnya.

Kantor Hak Asasi Manusia PBB juga mengkritik penutupan tersebut.

“Kami menyesali keputusan kabinet untuk menutup Al Jazeera di Israel,” katanya di X.

“Media yang bebas dan independen sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Sekarang, terlebih lagi mengingat adanya pembatasan ketat terhadap pemberitaan dari Gaza. Kebebasan berekspresi adalah sebuah hal yang sangat penting. hak asasi manusia yang utama. Kami mendesak pemerintah untuk membatalkan larangan tersebut."

Bulan lalu, Parlemen Israel meratifikasi undang-undang yang memungkinkan penutupan sementara lembaga penyiaran asing di Israel yang dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada Netanyahu dan kabinet keamanannya untuk menutup kantor Al Jazeera di Israel selama 45 hari, yang dapat diperpanjang hingga akhir Juli atau hingga berakhirnya operasi militer besar di Gaza.

Qatar, tempat beberapa pemimpin politik Hamas bermarkas, sedang berusaha menengahi gencatan senjata dan kesepakatan pembebasan sandera yang dapat menghentikan perang Gaza.