Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1
Istana Akan Laporkan Mobil Listrik Pemberian Erdogan untuk Prabowo ke KPK
18 Februari 2025 19:48 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, menyebut Istana akan melaporkan pemberian satu unit mobil listrik Togg T10X dari pemerintah Turki ke pemerintah Indonesia kepada KPK.
ADVERTISEMENT
Adapun mobil pemberian untuk negara itu diserahkan oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
"Akan kami sampaikan kepada KPK," kata Yusuf kepada wartawan, Selasa (18/2).
Yusuf menegaskan bahwa mobil yang diserahkan dari Erdogan kepada Prabowo itu untuk diberikan kepada negara, bukan pribadi Prabowo. Sehingga, Istana tetap akan melaporkannya kepada KPK.
"Kendaraan tersebut diberikan untuk negara, untuk pemerintah RI, bukan untuk pribadi presiden. Tentu akan kita sampaikan," ucap dia.
Sebelumnya, KPK telah menyatakan tidak ada masalah mengenai penerimaan mobil tersebut.
"Tidak masalah Presiden RI Pak Prabowo Subianto terima hadiah dari Presiden Turki Pak Erdogan," kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak saat dihubungi, Kamis (13/2).
ADVERTISEMENT
"Bisa saja pemberian tersebut sebagai bagian dari rasa hormat Presiden Turki kepada Presiden RI, rasa persaudaraan, rasa bangga dan lain-lain," tambahnya.
Tanak menilai, yang terpenting Prabowo mesti melaporkan terkait adanya penerimaan hadiah kepada KPK.
"Yang penting penerimaan hadiah tersebut lapor kepada KPK sesuai dengan ketentuan UU Tipikor dan UU KPK agar penerimaan hadiah tersebut tidak dikualifikasi sebagai gratifikasi," ujar Tanak.