Istana Bantah Anggaran BMKG Dipotong 50 Persen

Kepala Badan Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi saat berkunjung ke kantor kumparan, Jakarta, Selasa (8/10/2024). Foto: Dicky Adam Sidiq/kumparan

Kepala Presidential Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, membantah bahwa anggaran untuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dipangkas hingga 50 persen. Ia meminta agar anggaran itu dicek kembali.

"Tidak benar anggaran BMKG terkena efisiensi sebesar 50%. Silahkan cek lagi ke BMKG untuk data terbaru," kata Hasan kepada wartawan, Selasa (11/2).

Hasan menegaskan bahwa Presiden Prabowo memerintahkan agar menghilangkan lemak-lemak dalam APBN, tanpa mengurangi otot.

"Efisiensi yang sesuai arahan presiden Prabowo adalah menghilangkan lemak2 dalam belanja APBN kita, tapi tidak mengurangi otot. Tenaga pemerintah dan kemampuan pemerintah tidak akan berkurang karena pengurangan lemak ini," ucap dia.

Lebih jauh, Hasan menjelaskan ada 4 kriteria yang tak akan terkena pemangkasan anggaran mulai gaji pegawai hingga bantuan sosial.

"Ada 4 kriteria yang tidak terkena efisiensi. A. Gaji Pegawai. B. Layanan dasar prioritas pegawai. C. Layanan Publik. Dan D. Bantuan Sosial. Jadi mitigasi bencana merupakan layanan publik yang dipastikan optimal," tandasnya.

Gedung Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Foto: Ginanjar Rah Widodo/shutterstock

Adapun, BMKG mengalami pemotongan anggaran sebesar Rp 1,423 triliun atau 50,35 persen. Semula mereka menerima Rp 2,826 triliun.

BMKG menilai efisiensi anggaran ini berdampak pada banyak Alat Operasional Utama (Aloptama) yang terancam. Sebab, kemampuan untuk pemeliharaan berkurang hingga sebesar 71 persen.

Hal ini menyebabkan observasi dan kemampuan mendeteksi dinamika cuaca, iklim, kualitas udara, gempabumi, dan tsunami juga terganggu.

“Ketepatan akurasi informasi cuaca, iklim, gempabumi dan tsunami menurun dari 90 persen menjadi 60 persen dan kecepatan informasi peringatan dini tsunami dari 3 menit turun menjadi 5 menit atau lebih dan jangkauan penyebarluasan informasi gempabumi dan tsunami menurun 70 persen,” kata Kepala Biro Hukum, Humas, dan Kerja Sama BMKG Muslihhuddin dikutip dari Antara, Senin (10/2).