Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1

ADVERTISEMENT
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan bahwa sejak awal seluruh kementerian dan lembaga dikenakan efisiensi anggaran, termasuk Polri, Kementerian Pertahanan, hingga DPR.
ADVERTISEMENT
“Setahu saya sejak awal semua kena. Sejak awal Kementerian Keuangan telah menyisir seluruh kementerian lembaga mana-mana yang item-item anggaran yang bisa diefisienkan,” kata Juri saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2).
Awalnya kementerian dan lembaga yang menyangkut keamanan dan pertahanan negara dikecualikan dari efisiensi anggaran.
Seperti contohnya Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang baru melaporkan efisiensi anggaran setelah rapat rekonstruksi anggaran terakhir pada 11 Februari 2024.
“Semua, semua, semua 99 kementerian lembaga,” katanya.
Namun DPR RI hingga saat ini belum melaporkan berapa anggaran yang dipotong imbas efisiensi, begitu pula dengan Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang baru akan melakukan rapat pembahasan anggaran bersama Komisi I DPR RI siang ini.