Istana: Efisiensi Buat Kurangi Hal Tak Produktif, Tidak untuk Memberatkan Rakyat

Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan penjelasan mengenai pemangkasan atau efisiensi anggaran yang mendapat kritik dari sejumlah elemen masyarakat, termasuk mahasiswa.

Prasetyo menegaskan, Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi anggaran untuk mengurangi hal tidak produktif di kementerian dan lembaga.

Ia membantah efisiensi dilakukan untuk mengambil hak dan memberatkan masyarakat.

“Semangat efisiensinya ini adalah untuk hal yang sekiranya kurang produktif gitu, tidak menumbuhkan produktivitas, hal-hal yang bersifat seremonial, seminar, FGD [focus group discussion],” kata Prasetyo saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

“Jadi jangan digeser ke, 'wah efisiensi ini seolah-olah akan mengganggu kinerja, seolah-olah memberatkan masyarakat,' tidak begitu semangatnya itu,” lanjut politikus Gerindra ini.

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Prasetyo memberikan contoh efisiensi yang dilakukan, yaitu mengurangi anggaran untuk menyewa jasa konsultan.

“Item apa saja yang dikurangi? Misalnya konsultan, konsultan apa lagi, kita ini kan bukan kekurangan orang-orang hebat gitu kan, profesor-profesor, universitas-universitas kita luar biasa, konsultan apa lagi?” jelasnya.

Pastikan KIP hingga Beasiswa Tak Terdampak Efisiensi

Politisi Gerindra itu membantah jika efisiensi ini berdampak pada program bantuan untuk masyarakat hingga memangkas anggaran untuk pendidikan.

“Bahwa tidak betul itu, tidak ada yang berdampak terhadap pendidikan terutama untuk adik-adik mahasiswa, masalah KIP, kemudian IPI beasiswa, itu tetap semua jalan, LPDP tetap semua jalan,” katanya.

Ia menjelaskan bahwa efisiensi ini harus dilakukan karena anggaran negara kini sedang terbatas.

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Kawasan Patung Kuda, Jakarta, Senin (17/2/2025). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Pemerintah harus melakukan realokasi anggaran di setiap kementerian dan lembaga untuk dialokasikan ke program atau tempat yang lebih penting salah satunya untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Presiden yang juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) berbincang dengan Presiden Ke-7 Joko Widodo saat perayaan HUT Ke-17 Partai Gerindra di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (15/2/2025). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Presiden Prabowo pada 22 Januari merilis Inpres 1/2025 untuk memangkas anggaran hingga Rp 306 triliun. Pemangkasan akan berlanjut.

"Penghematan yang kita lakukan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, dividen dari BUMN Rp 300 triliun, 100 (triliun) dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo dalam HUT Gerindra di Sentul, Sabtu (15/2).