Istana: Isu Kabinet Tidak Kompak dan Tak Nyaman Narasi Politik Berlebihan

Presiden Joko Widodo memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Istana merespons serangkaian isu yang menyebut menteri di Kabinet Indonesia Maju tidak kompak. Terakhir, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut Mensos Tri Rismaharini (Risma) curhat bahwa suasana rapat kabinet tidak nyaman.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan, narasi-narasi tersebut berlebihan dan tendensius.

"Akhir-akhir ini, terlihat ada upaya dari beberapa pihak yang sengaja menebar/mengorkestrasi narasi politik yang berlebihan dan tendensius terkait kabinet pemerintahan di bawah pimpinan Presiden Jokowi. Mulai isu kabinet tidak kompak (terfragmentasi), suasana kerja tidak nyaman, menteri tidak dilibatkan TPA, menteri diperiksa ketat masuk Istana sampai dengan wacana menteri minta mundur," kata Ari kepada wartawan, Rabu (31/1).

Ari menyayangkan kemunculan narasi tersebut, yang dibangun dengan narasi para menteri kecewa dengan kepemimpinan Presiden Jokowi.

"Narasi politik itu jelas tidak sesuai fakta yang sesungguhnya. Kalau teman-teman media mengikuti suasana menjelang, sidang kabinet paripurna atau rapat terbatas kabinet, menteri-menteri 'ngeriung', saling sapa, ngobrol atau bercanda satu sama lain," ungkapnya.

Para menteri Kabinet Indonesia Maju berkumpul sebelum Sidang Kabinet Paripurna. Foto: Nadia Riso/kumparan

Ia menyatakan, tidak ada suasana pemilu ketika para menteri bertemu dalam rapat atau sidang kabinet.

"Menteri-menteri yang berasal dari latar belakang partai politik yang beragam dan berada dalam koalisi pilpres yang berbeda juga saling berkomunikasi dengan akrab. Silaturahmi antar-menteri tetap terjalin dengan baik tanpa harus terganggu situasi politik jelang pemilu," tutur dia.

Ari berharap agar suasana kerja kabinet yang baik tidak diganggu dengan narasi politik untuk kepentingan sesaat.

"Apalagi hanya untuk men-'downgrade' tingkat kepercayaan dan kepuasan masyarakat pada pemerintahan Presiden Jokowi," pungkasnya.