Istana Jawab Isu Jokowi Cawe-cawe Perpanjangan Kepengurusan PDIP

Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/8/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

Istana membantah kabar cawe-cawe Presiden Jokowi dalam perpanjangan pengurusan PDIP. Ini sekaligus memunculkan isu baru soal reshuffle kabinet yang kali ini menyasar ke Menkumham Yasonna Laoly.

Presiden Jokowi disebut membentuk tim khusus untuk mengkaji legalitas kepengurusan baru PDIP. Dalam kabar yang beredar, Jokowi disebutkan menegur Menkumham Yasonna Laoly karena mengesahkan kepengurusan baru tersebut.

Belum ada tanggapan dari pihak Yasonna mengenai isu teguran hingga reshuffle tersebut.

Yasonna Laoly saat meninjau perhitungan suara di Rumah Hitung BPSN PDIP Medan di Kota Medan, Kamis (22/2/2024). Foto: Tri Vosa/kumparan

Soal pembentukan tim khusus oleh Jokowi tersebut, Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana membantahnya.

"Presiden tidak pernah membentuk Tim Khusus untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan masa bhakti pengurus PDIP," kata Ari kepada wartawan, Rabu (7/8).

Ari mengatakan, urusan perpanjangan kepengurusan partai merupakan urusan internal partai yang bersangkutan.

"Perpanjangan dan pergantian susunan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal sesuai dengan AD/ART dari partai politik tersebut," ujarnya.

Hal itu pun, lanjut Ari, diatur dalam UU Partai Politik pasal 23 ayat (2) yang menyatakan susunan kepengurusan didaftarkan di Kemenkumham dan ditetapkan dengan putusan Menkumham, yang dalam hal ini adalah Yasonna.

"Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik," pungkasnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden (KSP) Ari Dwipayana di Kompleks Istana, Jakarta Pusat, Jumat (24/11/2023). Foto: Zamachsyari/kumparan

Isu reshuffle kabinet jelang akhir masa jabatan Jokowi bukanlah yang pertama. Sebelumnya, Jokowi juga dikabarkan akan mengganti Menteri ESDM Arifin Tasrif dan mengangkat Bahlil Lahadalia sebagai penggantinya. Sementara pengganti Bahlil di Kementerian Investasi adalah Rosan Roeslani.

Meski kabar itu juga sudah ditanggapi oleh Jokowi.

"Katanya siapa? [Isu reshuffle] Ya, isu tidak usah saya jawab," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Kamis (1/8).