Istana: Jokowi Belum Bahas Usulan Pembangunan Gedung Baru DPR

Gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)

DPR akan menggelar rapat paripurna pembukaan sidang pada siang ini. Agenda rapat itu adalah pembukaan masa sidang serta pembacaan pandangan umum fraksi atas RAPBN 2018 yang telah dibacakan Presiden dalam nota keuangan 16 Agustus lalu.

Dalam rapat paripurna itu, juga dinanti kelanjutan sikap pemerintah dan seluruh fraksi DPR terkait pembangunan gedung baru DPR. Mengenai pembangunan gedung baru DPR, Istana menyerahkannya kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Pembahasan anggaran berarti. Mungkin ke Bu Menkeu kali tapi sampai hari ini belum ada informasi itu ke Presiden mengenai pembangunan itu," kata juru bicara Kepresidenan Johan Budi SP di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/8).

"Ya makanya itu kan nanti dibahas oleh pemerintah dan DPD. Apakah detailnya apakah sudah dimasukan di dalam pasti 2018 kan makanya ditanya ke situ (Bu Menkeu). Belum sampai ke setuju enggak setuju saya kira, masih dibahas," lanjut dia.

Soal pembahasan pembangunan gedung, Johan menyerahkan hal itu ke Sri Mulyani. Namun yang jelas, bila ada pengajuan suatu kebijakan biasanya dibahas bersama antara DPR dan pemerintah.

Juru bicara kepresidenan, Johan Budi. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Nah soal gedung ini setahu saya belum sampai ke Presiden. Mungkin akan dibahas dalam RAPBN 2018 mungkin ya. Kalau soal itu detailnya tanya ke Bu Menkeu lah bagaimana sikap pemerintah," ucap Johan Budi.

Gedung baru dimaksud untuk menggantikan gedung Nusantara I yang merupakan ruang kerja masing-masing anggota dewan. Gedung sebagaimana foto di bawah ini, kondisinya sudah sesak dan dianggap tak memadai.

Rencana pembangunan gedung baru DPR itu sudah bergulir sejak tahun 2015 dengan proyek bernama 'Penataan Kawasan Komplek Parlemen' yang berisi 7 proyek. Mulai dari membangun perpustakaan hingga gedung baru anggota DPR.

Namun usulan itu selalu batal karena menuai protes luas dari masyarakat. Belakangan, Fahri Hamzah menambahkan agar dibangun juga apartemen untuk menggantikan rumah dinas DPR RI di Kalibata.