Istana: Kalau Habis Kontrak Jangan Bilang PHK karena Efisiensi

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi di Fisipol UGM, Rabu (11/12). Foto: Arfiansyah Panji/kumparan

Kepala Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi membantah rumor yang beredar tentang ancaman munculnya gelombang PHK imbas kebijakan efisiensi anggaran. Menurutnya, bisa saja itu isu tentang perjanjian kontrak antara karyawan dan perusahaan, lalu mengaitkannya dengan efisiensi.

"Kalau orang selesai kontraknya, jangan bilang itu PHK karena efisiensi. Kalau orang selesai proyeknya dan kemudian tidak dilanjutkan, karena memang sudah selesai. Tanpa ada kebijakan efisiensi pun orang bisa selesai kontraknya. Kalau PHK karena efisiensi, dijamin itu tidak ada," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (13/2).

Selain itu, Hasan juga meluruskan terkait banyaknya kabar yang membingkai efisiensi di kantor-kantor pemerintah telah mengganggu layanan kepada publik. Ia menilai banyak institusi salah menafsirkan hal itu.

"Beberapa institusi ada salah menafsirkan Inpres. Mereka tidak mengorbankan belanja lemak, tapi mereka mengorbankan layanan dasar. Itu salah tafsir," ucap dia.

Lebih jauh, dia mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat detail memperhatikan hingga hal-hal terkecil dalam memutuskan suatu kebijakan, termasuk kebijakan yang mendasari Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD 2025.

"Istilahnya itu God is in the details, dari memperhatikan hal-hal kecil, dapat dihasilkan sesuatu yang besar. Presiden memeriksa secara detail satuan-satuan belanja dalam APBN, bahkan sambil bercanda bilang beliau memeriksanya sampai satuan sembilan. Jadi sangat detail dan kemudian ditemukan lemak-lemak belanja dalam APBN kita," tegas dia.

Hasan menuturkan, penyisiran yang dilakukan oleh presiden mendapati cukup banyak belanja barang dan modal yang tidak substansial. Belanja-belanja itu, lanjutnya, kalau ditiadakan sebenarnya tidak ada masalah. Antara lain, pembelian ATK, kegiatan seremonial, kajian dan analisis, perjalanan dinas, dan beberapa pengeluaran lainnya.

"Clear pesan Presiden, bahwa yang diefisienkan yang tidak punya impact yang besar terhadap masyarakat," tandasnya.

Sebelumnya, Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI dan RRI menjadi dua lembaga yang tak luput dari dampak efisiensi anggaran. Untuk TVRI, lembaga tersebut punya pagu awal sebesar Rp 1,52 triliun dan kena efisiensi anggaran Rp 732 miliar atau sebesar 44 persen dari total keseluruhan belanja anggaran.

Sementara RRI pagu awal lembaga tersebut di tahun ini sebesar Rp 1,07 triliun dan terkena efisiensi Rp 170 miliar yang merupakan restrukturisasi dari efisiensi semula di Rp 334 miliar.

Direktur Utama (Dirut) Lembaga Penyiaran TVRI Iman Brotoseno menjelaskan hal tersebut membuat TVRI mengalami kesulitan dalam membayar gaji pegawai kontributor di daerah, presenter, dan tenaga outsourcing lainnya.

"Dampak dari efisiensi memang kita kesulitan membayar honor kontributor di daerah, presenter dan tenaga outsourcing lainnya," jelas Iman ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII.