Istana: Mobil Menteri Sekarang Tak Layak Jalan, AC Mati, Mesin Panas
PerbesarADVERTISEMENT
Selain mobil untuk presiden dan wapres, menteri di periode 2019-2024 juga dipastikan akan menerima mobil baru sebagai pengganti mobil lama. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan alasan pengadaan mobil baru untuk para menteri tersebut.
ADVERTISEMENT
Selama ini, kata Heru banyak mobil yang dipakai menteri sudah tak layak. Mulai dari pendingin ruangan yang tak beroperasi hingga kondisi mesin yang sering panas.
"Kalau mobil menteri saya dengar sudah tidak layak jalan ya. Ada yang AC-nya mati, ada yang mobilnya mesinnya panas dan lain-lain," kata Heru di Kantor Bekraf, Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Terlebih, penggunaan mobil tersebut sudah mencapai batas waktu untuk segera diganti. Mobil tersebut juga merupakan peninggalan pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono.
"Itu yang saya dengar kira-kira wajarlah untuk diganti kan udah 10 tahun," imbuhnya.
Adapun usulan pengadaan mobil baru untuk para menteri ini sebenarnya sudah pernah dibahas di awal pemerintahan Presiden Jokowi 2014-2019. Namun, akhirnya batal.
ADVERTISEMENT
Heru menjelaskan bahwa saat itu pengadaan mobil tak menjadi prioritas. Namun, seiring berjalannya waktu mereka butuh mobil baru karena kondisi mobil-mobil tersebut yang sudah tak layak lagi.
"Ya kita lihat mungkin waktu itu kita memperhitungkan masalah prioritas keuangan negara yang masih mungkin masih layak, kan waktu itu mobil menteri masih umurnya 4 tahun atau 5 tahun masih bisa dipakai menteri yang sekarang 2014-2019," ujarnya.
"Kalau sekarang kan 10 tahun kita harus menjaga keamanan, kenyamanan ketika mereka berkendara. Tiba-tiba mogok di tol kan menyulitkan semua," pungkasnya.
Diketahui, mobil yang akan digunakan oleh para menteri adalah Toyota Crown 2.5 HV G-Executive sebagai pengganti Toyota Crown Royal Saloon. Adapun anggaran untuk pengadaan kendaraan tersebut, menurut Eddy, tercantum dalam DIPA 2019.
ADVERTISEMENT
Pengadaan mobil baru untuk para menteri sebanyak 101 unit kendaraan. Mobil baru ini digunakan untuk pejabat setingkat menteri, serta pimpinan lembaga negara. Proses pengadaan, kata Eddy, sudah dikonsultasikan dengan lembaga terkait.
