Istana Presiden Diserbu, Brasil Berantas Loyalis Bolsonaro di Pasukan Keamanan
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Presiden Brasil , Luiz Inacio Lula da Silva , akan menyingkirkan pendukung keras pendahulunya dalam pasukan keamanan usai penyerbuan massa anti-pemerintah pada Kamis (12/1).
ADVERTISEMENT
Pendukung garis keras mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, meletuskan kerusuhan selama empat jam di plaza Three Powers Square di Ibu Kota Brasilia pada Minggu (8/1). Massa menyerbu dan merusak gedung Kongres, Istana Planalto, dan Mahkamah Agung.
Lula—yang menang tipis dalam pemilu pada Oktober 2022—meyakini kaum sayap kanan ini mendapatkan bantuan dari orang dalam.
Ajudan seniornya mengakui bahwa tugas untuk menyaring aktor-aktor tersebut rakan umit. Tetapi, pihaknya sudah meluncurkan penyelidikan untuk mencari siapa yang bertanggung jawab.
Lula mengintensifkan kritik terhadap tentara karena tidak melakukan apa pun untuk mencegah pendukung Bolsonaro yang berkemah di luar markas besarnya di Brasilia. Mereka berkemah untuk menuntut intervensi militer demi mencegah pelantikan Lula pada 1 Januari.
ADVERTISEMENT
"Ada banyak orang yang terlibat dalam hal ini di kalangan polisi militer. Ada banyak orang dari angkatan bersenjata yang terlibat," terang Lula, dikutip dari Reuters, Jumat (13/1).
"Saya yakin pintu istana dibuka untuk orang-orang ini masuk, karena saya tidak melihat pintunya rusak," lanjut dia.
Ribuan demonstran dari kelompok ekstrem menyerukan kudeta militer untuk menggulingkan Lula dan mengembalikan kekuasaan tokoh sayap kanan, Bolsonaro. Mereka menghancurkan jendela, furnitur, komputer, hingga karya seni di gedung pemerintahan.
Pasukan polisi yang seharusnya memastikan keamanan publik di ibu kota tidak menghentikan massa saat bergerak mendekat.
Beberapa dari mereka justru mengambil swafoto dan mengobrol dengan para demonstran. Saksi mengungkap, batalion yang bertugas menjaga istana kepresidenan pun tidak menanggapi perusuh sampai mereka memasuki dan menghancurkan Istana Planalto.
ADVERTISEMENT
Akibatnya, empat staf dari Penasihat Keamanan Nasional (GSI) kewalahan ketika kantor mereka digeledah perusuh di Istana Planalto.
Staf-staf itu juga menyaksikan pengunjuk rasa menendang pintu menuju kantor Lula, tetapi gagal untuk mendobrak masuk.
Juru bicara kepresidenan, Guto Guterres, melaporkan perusuh mencuri komputer dan hard drive berisikan informasi rahasia dari kantor GSI. Mereka juga mengambil sekotak senjata kejut listrik.
Setelah Lula memerintahkan pemerintah federal untuk turun tangan, barulah polisi anti-huru hara membubarkan massa dengan gas air mata dan menangkap sekitar 1.800 pengunjuk rasa pro-Bolsonaro.
Pemerintah menyalahkan penyimpangan keamanan itu terhadap Gubernur Brasilia, Ibaneis Rocha, yang merupakan sekutu Bolsonaro.
Hakim Agung Alexandre de Moraes lantas menangguhkan Rocha dari jabatannya selama 90 hari pada Senin (9/1).
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, Rocha telah memecat kepala keamanan publik Brasilia, Anderson Torres, yang juga sesama sekutu Bolsonaro. Moraes lalu memerintahkan penangkapan kepala keamanan dan kepala polisi.
Kepala Staf Kepresidenan, Rui Costa, mengabarkan bahwa pemerintah sedang menghadapi tantangan dalam melangsungkan 'dekontaminasi' dalam pasukan keamanan.
"Kami memiliki beberapa institusi yang telah terkontaminasi dengan kebencian Bolsonarista oleh pelaku kudeta sayap kanan," ujar Menteri Hubungan Institusional, Alexandre Padilha.
Pejabat pemerintah belum mengetahui bagaimana pihaknya akan mengidentifikasi dan menyingkirkan tentara atau polisi yang bersimpati dengan seruan demonstran untuk kudeta militer.
Untuk mencegah politisasi pasukan keamanan, pemerintah tengah mempertimbangkan untuk membatasi perwira militer dan polisi dalam mencalonkan diri untuk jabatan terpilih.
Pasalnya, Kongres Brasil memiliki semakin banyak pensiunan dan perwira aktif yang menggembar-gemborkan kredensial militer atau polisi mereka sebagai bagian dari daya tarik mereka.
ADVERTISEMENT
Pada Rabu (11/1), Lula juga memveto bagian dari RUU yang akan menjamin hak petugas polisi untuk ikut serta dalam demonstrasi politik yang disahkan Kongres saat masa jabatan Bolsonaro
"Partisipasi militer dan polisi militer yang berlebihan dalam politik secara progresif mengarah pada kontaminasi ideologis terhadap pasukan," jelas Costa.
