Istana: Silakan Demo, Tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

Kondisi Halte Bus Trans-Jakarta Bundaran HI yang dirusak massa aksi, di Jalan MH. Thamrin, Jakarta, Jumat (9/10). Foto: Transjakarta

Istana Kepresidenan menanggapi aksi demo buruh dan mahasiswa yang berujung rusuh pada Kamis (9/10) kemarin. Demo tersebut merupakan bentuk protes atas pengesahan UU Cipta kerja oleh DPR dan pemerintah.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono menjelaskan bahwa tak ada larangan melakukan aksi demo. Namun, alangkah baiknya aksi demo tidak merusak fasilitas umum.

"Jadi kan yang pertama, demo boleh, sudah diizinkan pihak keamanan. Ya sudah diizinkan, jangan merusak fasilitas umum, pos polisi terus halte TransJakarta, MRT. Kan itu fasilitas umum dibayar negara, mereka merusak, yang merusak juga anak anak muda," kata Heru kepada kumparan, Jumat (9/10).

"Anak-anak umur 15-20 tahun kan enggak bagus, generasi muda ke depan," lanjutnya.

Istana mengimbau, jika demo akan kembali digelar di waktu mendatang, jangan sampai fasilitas umum dirusak. Heru meminta koordinator demo bisa mengendalikan para pendemo agar tidak melakukan aksi perusakan.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden

"Jadi bagi koordinator diimbau tak usah merusak fasilitas umum. Kalau demo silakan. Demo penyampaian aspirasi silakan. Tapi merusak itu merugikan semua, belum tentu yang merusak itu masyarakat Jakarta. Kita enggak tahu dari mana," jelasnya.

Diketahui, 11 halte TransJakarta, sejumlah pos polisi, stasiun MRT, hingga pembatas jalan dirusak dan dibakar dalam aksi demo rusuh kemarin. Bahkan sepeda yang disewakan di kawasan Hotel Indonesia juga dirusak oleh pendemo.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, pihaknya bakal segera memperbaiki segala kerusakan fasilitas umum akibat demo ini. Total perbaikan, diperkirakan mencapai Rp 25 miliar.