Istana soal Kecurangan Pemilu: Harus Diuji Fakta dan Laporkan ke Bawaslu

Sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa bertajuk 'Seruan Aksi 4 Tuntutan 10 Isu #TolakPemiluCurang' di Monas, Jakarta Pusat, Rabu (7/2/2024). Foto: Ajeng Dinar Ulfiana/REUTERS

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengomentari berbagai dugaan kecurangan pemilu yang terjadi jelang hari pencoblosan. Ari mengatakan, tuduhan tersebut harus dilaporkan ke Bawaslu.

"Terkait klaim/tuduhan kecurangan pemilu harus diuji dengan fakta dan dilaporkan ke Bawaslu, sehingga tidak hanya menjadi narasi penggiringan opini," kata Ari kepada wartawan, Selasa (13/2).

Menurut Ari, perbedaan pendapat dan pilihan politik adalah hal yang wajar dalam demokrasi.

"Rayakan perbedaan dan keragaman itu sebagai kekuatan yang diikat oleh semangat persatuan Indonesia dan persaudaraan antar-anak-anak bangsa," tuturnya.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Jumat (6/10/2023). Foto: Nadia Riso/kumparan

Selain itu, Ari mengingatkan masyarakat memanfaatkan masa tenang untuk memfinalkan paslon mana yang akan dipilih.

"Rakyat adalah pemilik suara yang berdaulat. Karena itu, tugas kita bersama mengawal proses pencoblosan suara esok hari agar bisa menjadi pesta demokrasi, pestanya rakyat di mana rakyat menentukan pilihannya secara langsung, umum, bebas dan rahasia," ujarnya.

Ia menyebut, Presiden Jokowi mendukung lembaga penyelenggara pemilu untuk bekerja secara profesional dan mandiri.

"Presiden juga berpesan agar Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dapat bekerja secara jujur, adil, tegas, dan cermat dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2024," pungkasnya.

Teaser film "Dirty Vote". Foto: Dok. Istimewa

Soal dugaan kecurangan pemilu mencuat menyusul perilisan film dokumenter Dirty Vote karya Dhandy Dwi Laksono, aktivis yang telah lama berkecimpung di dunia jurnalistik.

Dirty Vote yang merajut pemberitaan yang ada sejak 2021 mengungkapkan desain kecurangan Pemilu 2024. Film ini juga menyoroti Bawaslu yang dinilai ompong.