Istana Soal Polemik RUU TNI: Sampaikan Masukan dengan Baik

Mensesneg Prasetyo Hadi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/2/205). Foto: Haya Syahira/kumparan

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi merespons Koalisi Masyarakat Sipil yang 'menggeruduk' pembahasan RUU TNI dalam rapat Panja oleh Komisi I DPR bersama pemerintah yang dilaksanakan di Hotel Fairmont Jakarta pada Sabtu (15/3).

Prasetyo menilai demokrasi di Indonesia merupakan suatu kebebasan. Namun, masyarakat tidak boleh terlampau kelewatan.

"Ya seperti yang saya sampaikan bahwa demokrasi boleh tapi juga enggak boleh kebablasan," kata Prasetyo di Kementerian PanRB, Jakarta Selatan, Senin (17/3).

Prasetyo menekankan semangat yang harus dibawa dalam demokrasi harus disertai kritik membangun.

"Semangatnya itu loh yang penting semangatnya itu, semangatnya ini harus konstruktif, energinya harus yang positif," ucap dia.

Meskipun ada penolakan dari masyarakat terkait pembahasan RUU TNI, Prasetyo menjelaskan kritik itu harus disampaikan dengan baik.

Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan masuk ke ruang rapat Panja DPR RI yang bahas RUU TNI secara tertutup di Hotel Fairmont, Sabtu (15/3). Foto: Dok. Istimewa

"Kalau ada elemen masyarakat yang menghendaki memberikan masukan sampaikan dengan baik, dengan konstruktif, tentunya harus teliti, harus jelas, apa yang dipolemikkan bukan sesuatu yang mau dikerjakan, jangan mempolemikkan yang tidak ada. Itu tolonglah dikurangi energi-energi yang seperti itu," tandasnya.

Pembahasan RUU TNI dalam rapat Panja oleh Komisi I DPR bersama pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat yang mengatasnamakan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan.

Sebanyak tiga orang dari koalisi masyarakat sipil tiba-tiba masuk ke dalam ruang rapat Panja melalui pintu samping. Mereka menyerukan agar pembahasan RUU tersebut ditolak.

“Tolak RUU TNI, ini dilakukan tertutup, bapak-ibu,” kata Andrie Yunus, Wakil Koordinator KontraS, yang merupakan salah satu anggota koalisi.