Istana soal Soeharto Diusulkan jadi Pahlawan Nasional: Wajar, Lihat Prestasinya

Presiden ke-2 Soeharto bersama putri sulungnya Siti Hardijanti atau Tutut menjelang kedatangan Presiden Abdurrahman Wahid, pada 8 Maret 2000. Foto: WEDA / AFP

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara tentang adanya usulan menjadikan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai pahlawan nasional. Ia menilai tidak ada yang salah dengan usulan tersebut.

Menurutnya hal yang wajar apabila mantan kepala negara diusulkan jadi pahlawan nasional.

"Saya kira kalau kami merasa bahwa apa salahnya juga? Menurut kami, mantan-mantan presiden itu sudah sewajarnya untuk kita mendapatkan penghormatan dari bangsa dan negara kita," kata Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4).

Prasetyo meminta agar publik tidak selalu melihat dari sisi kurang, melainkan juga sisi prestasi mantan kepala negara. Menurutnya semua presiden mulai dari era Presiden ke-1 Sukarno hingga Presiden ke-7 Jokowi memiliki jasa besar bagi bangsa.

"Jangan selalu melihat yang kurangnya, kita lihat prestasinya. Sebagaimana bapak presiden selalu menyampaikan bahwa kita itu bisa sampai di sini kan karena prestasi para pendahulu-pendahulu kita," kata Prasetyo.

"Mulai dari Bung Karno dengan segala dinamika dan permasalahan yang dihadapi masing-masing, kemudian Pak Harto, Pak Habibi, dan seterusnya, Gus Dur, Bu Mega, Pak SBY, Pak Jokowi, semua punya jasa," ujarnya.

Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers di kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (20/10/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Saat ditanya mengenai adanya kontra terhadap usulan Soeharto karena dugaan korupsi dan persoalan integritas, Prasetyo menyebut tergantung dari versi apa yang dilihat.

"Ya ini tinggal tergantung versinya yang mana. Kalau ada masalah pasti semua kita ini kan tidak ada juga yang sempurna, pasti kita ini ada kekurangan. Tapi sekali lagi yang tadi saya sampaikan, semangatnya pun bapak presiden bukan di situ," kata Prasetyo.

"Semangatnya kita itu adalah kita itu harus terus menghargai, menghargai, memberikan penghormatan apalagi kepada para presiden kita," pungkasnya.

Sebelumnya Menteri Sosial Saifullah Yusuf masih mengkaji usulan pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto. Dia sudah mendengar adanya masukan soal rencana pemberian gelar kepada Soeharto.

"Usulan dari masyarakat juga kita ikuti, normatifnya juga kita lalui. Kalau kemudian ada kritik, ada saran, tentu kami dengarkan," kata dia usai menghadiri Halal Bihalal PKB di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, pada Minggu (20/4) malam.

Gus Ipul mengatakan, secara prosedur, usulan gelar pahlawan harus dilakukan secara berjenjang mulai dari masyarakat hingga tingkat gubernur. Proses ini juga masih terus dipantau oleh Kemensos.

"Nanti kita sedang proses tentu awalnya adalah masukan dari Gubernur. Gubernur mendapatkan masukan dari Bupati, Wali Kota, yang sebelumnya Bupati dan Wali Kota itu adalah masukan dari masyarakat lewat seminar dan lain sebagainya," ujar dia.