Isu Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Bisa Turunkan Elektabilitas Parpol

Presiden Joko Widodo pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Bogor, Jawa Barat, Rabu (6/4/2022). Foto: Muchlis Jr/Biro Pers Sekretariat Presiden

Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin mengingatkan sikap partai terhadap wacana perpanjangan masa jabatan Jokowi akan menjadi faktor krusial penurunan elektabilitas parpol dan paslon jelang 2024.

Mengingat banyaknya penolakan wacana ini, parpol atau paslon pendukung perpanjangan jabatan Jokowi berpotensi ditinggal publik.

"Jokowi tiga periode berdampak pada partai-partai yang mengusulkan dan mendukung Jokowi. Bisa jadi partai-partai itu turun," kata Ujang kepada kumparan, Jumat (8/4).

Meski demikian, Ujang mengaku menaruh kekhawatiran terkait politik uang dalam ajang Pemilu 2024 yang tidak terhindarkan. Ia menilai parpol yang elektabilitasnya terdampak bisa saja tetap meraih suara dengan melakukan tindakan kotor tersebut.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin. Foto: UAI

Petugas KPPS menyiapkan surat suara pada pemungutan suara ulang di TPS 71, Cempaka Putih, Tangerang Selatan. Foto: Helmi Afandi/kumparan

"Politik kita banyak money politics (politik uang)-nya. Dan partai-partai besar itu paham harus lakukan apa. Bisa jadi dia money politic sebelum hari H sehingga bisa tetap menang. Kalau jujur dan adil ya akan terdampak. Tapi kalau money politic tadi mereka bisa saja tetap stabil," terang dia.

Di sisi lain, menurut Ujang, parpol yang menolak wacana perpanjangan tersebut justru akan mendapat keuntungan. Meski ia mengatakan apa pun bisa terjadi di tengah situasi politik yang dinamis.

"Ke oposisi bisa naik karena banyak masyarakat tidak setuju 3 periode. Ya kita lihat saja nanti 2024. Karena dinamika ini masih panjang, politik itu sifatnya per detik perubahannya," tutup dia.

Wacana penundaan pemilu dari kalangan parpol diusulkan oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), diikuti Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas). Sementara Golkar menilai aspirasi masyarakat terkait usul perpanjangan masa jabatan presiden perlu disampaikan kepada Jokowi.

Sedangkan partai yang menolak wacana perpanjangan jabatan presiden tersebut hingga saat ini adalah PDIP, Gerindra, NasDem, PPP, PKS, dan Demokrat.

Teranyar, Presiden Jokowi meminta penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden tak lagi disuarakan. Ia mengimbau para jajaran Kabinet Indonesia Maju untuk fokus menangani permasalahan masyarakat.

"Jangan menimbulkan polemik di masyarakat, fokus pada bekerja dalam penanganan kesulitan yang kita hadapi. Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan lagi, mengenai urusan penundaan perpanjangan, ndak," kata Jokowi dalam Sidang Rapat Kabinet Paripurna, Selasa (5/4).