Isu Tunda Pemilu: Didorong PKB-PAN, Ditentang PDIP hingga Muhammadiyah

Ilustrasi daftar calon tetap anggota DPR RI pemilu tahun 2019. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Wacana penundaan Pemilu 2024 menuai sorotan tajam usai diungkit Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), Ketum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) dan Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Wacana ini menuai kecaman karena bertentangan dengan konstitusi UUD 1945.

Dari sisi parpol lain, PDIP, Gerindra, PKS hingga Demokrat menjadi parpol yang tegas menolak usulan ini, dan ada pula PPP yang masih ragu.

Sejumlah ormas juga ikut bicara terkait wacana tersebut. NU, salah satunya, menilai penundaan Pemilu 2024 masuk akal. Sementara Muhammadiyah tegas menolak karena khawatir penundaan Pemilu 2024 akan menimbulkan banyak konflik.

Bagaimana selengkapnya sikap parpol hingga ormas terkait penundaan Pemilu 2024? Berikut dirangkum kumparan, Rabu (2/3):

PKB

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Foto: Dok. PKB

Cak Imin menjadi elite parpol pertama yang mengusulkan penundaan Pemilu 2024, usai wacana ini meredup setelah hangat di 2020-2021. Ia mengaku inisiatif ini muncul usai menerima aspirasi dari sejumlah pelaku UMKM, pebisnis, dan analis ekonomi dari berbagai perbankan di Gedung DPR, Senayan.

"Saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun. Ditunda satu atau dua tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang. Dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi," kata Cak Imin kepada wartawan, Rabu (23/3).

Secara terpisah, Cak Imin lalu mengeklaim banyak orang yang setuju dengan usulan Pemilu 2024 ditunda selama satu sampai dua tahun. Ia mengatakan, analisa big data perbincangan yang ada di media sosial dari 100 juta subjek akun menunjukkan, sebanyak 60% mendukung penundaan pemilu dan 40% menolak.

PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menghadiri Kongres VI Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) yang diselenggaran di Hotel Aston, Sentul, Kabupaten Bogor. Foto: Dok. PAN

Menyusul pernyataan Cak Imin, Zulhas menyatakan pihaknya setuju dengan usul penundaan Pemilu 2024.

"Oleh karena berbagai pertimbangan dan masukan dari masyarakat, kalangan, kami, memutuskan setuju pemilu diundur," kata Zulhas kepada wartawan di Gedung DPR Senayan, Jumat (25/2).

Menurut Zulhas, ada sejumlah alasan mengapa Pemilu 2024 harus dipertimbangkan untuk diundur. Pertama, situasi pandemi yang masih berlangsung dan memerlukan perhatian khusus.

"Kedua, perekonomian belum baik. Pertumbuhan kita rata-rata masih 3-3,5%. Situasi masyarakat yang kehilangan pekerjaan, usaha-usaha yang belum kembali pulih," lanjut Zulhas.

Alasan ketiga yaitu perkembangan situasi konflik global yang perlu diantisipasi. Misalnya perang Rusia dan Ukraina serta tidak menentunya harga minyak dunia.

"Keempat, pemilu ini biayanya besar. Terakhir itu saya dengar naiknya saja Rp 180-190 triliun," kata Wakil Ketua MPR Fraksi PAN ini.

Alasan kelima, Zulhas menilai keberlangsungan program-program pembangunan nasional yang sebelumnya tertunda akibat pandemi harus terus dijalankan.

Golkar

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan paparan saat Refleksi Capaian 2021 dan Outlook Ekonomi 2022. Foto: ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Golkar belum secara eksplisit mengambil sikap terkait penundaan pemilu. Tetapi, Golkar menunjukkan sinyal kuat akan mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 baik dari aspirasi rakyat maupun elite parpol lain.

Para petani di Kampung Libo Jaya, Kandis, Kabupaten Siak, sempat curhat kepada Airlangga ingin pemerintahan Jokowi berlanjut. Airlangga kemudian berjanji menyampaikan aspirasi tersebut pada Jokowi.

"Karena kita punya topi dari parpol, dan hadir di sini anggota DPR RI, oleh karena itu aspirasi masyarakat dari Kabupaten Siak, terutama para pekebun dan petani kami serap. Karena kami ketua umum parpol memang tugasnya menyerap aspirasi rakyat," ucap Airlangga, Kamis (24/2).

"Kami akan bicarakan aspirasi ini dengan pemimpin partai politik yang lain, dan bagi kami, bagi partai Golkar aspirasi rakyat adalah aspirasi partai, oleh karena kami akan terus menerima aspirasi rakyat dan tentu akan disalurkan," ungkap Airlangga.

Menyusul hal ini, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Melchias Markus Mekeng mengatakan, Golkar akan membuka peluang wacana penundaan Pemilu apabila hal itu kini menjadi keinginan masyarakat.

"Saya enggak mau komen [alasan] partai lain, tapi Golkar selama aspirasi itu datangnya dari masyarakat tentu kita harus tampung. Tagline kita kan 'suara rakyat suara Golkar'. Nah, tentunya ini akan ada pembahasan internal, setelah itu akan berproses di parlemen sesuai konstitusi," kata Mekeng saat dihubungi, Jumat (25/2).

PPP

Sekjen PPP, Arsul Sani. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Meski cenderung menolak, PPP masih memantau arus terkait wacana penundaan Pemilu 2024. Wakil Ketua MPR Fraksi PPP Arsul Sani menegaskan pimpinan MPR mengikuti wacana yang berkembang di ruang publik terkait wacana penundaan Pemilu 2024.

Sikap para pimpinan tergantung sikap partai. Namun, Arsul berpendapat meskipun penundaan Pemilu memang bisa dilakukan dengan amandemen UUD oleh MPR, secara moral konstitusi ini tidak tepat.

“Tidak pas untuk melakukan amandemen UUD jika MPR tidak bertanya dulu kepada rakyat secara keseluruhan apakah rakyat setuju pemilu ditunda. Kika hanya mengandalkan kekuasaan formal MPR untuk mengubah UUD NRI 1945 maka meski syarat Pasal 37 UUD [kewenangan mengubah UUD] bisa dipenuhi, menurut hemat saya ini kesan abuse of power oleh MPR tidak akan bisa dihindari,” kata Arsul dalam keterangannya, Senin (28/2).

"Nah, secara moral sebagai anggota MPR RI saya melihat tidak elok bahwa sebagai pemegang mandat kedaulatan, MPR justru mereduksi hak pemilik kedaulatan, yakni rakyat, jika tanpa bertanya kepada rakyat itu sendiri yang memiliki kedaulatan,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi menyebut partainya masih mengkaji usulan ini.

"Kami masih mengkaji usulan itu. Harus diakui kita fokus pada pemulihan ekonomi," kata pria yang akrab disapa Awiek ini pada kumparan, Jumat (25/2).

"Segala kemungkinan dalam politik bisa saja terjadi. Misalnya didahului amandemen UUD 1945," jelas dia.

NasDem

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyampaikan pidato dalam peresmian gedung Nasdem Tower di Menteng, Jakarta, Selasa (22/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

Surya Paloh menyatakan menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Ia menegaskan Partai NasDem yang lahir dari semangat restorasi Indonesia tak ingin dianggap sebagai pengkhianat reformasi.

"Ketika ingin menempatkan kepentingan bangsa, maka kita akan menempatkan sesuai konstitusi. Nah, kalau konstitusinya berbicara seperti itu [dua periode], maka NasDem akan berada paling depan [mematuhi aturan]," ujar Surya Paloh dalam keterangannya, Selasa (1/3)

“Tentu kita mengajak semua pihak untuk tetap menggelar pemilu," tutur Paloh.

Penolakan senada disampaikan Ketua DPP NasDem Teuku Taufiqulhadi hingga Ketua Fraksi NasDem MPR Taufik Basari. Kendati di satu sisi, Sekjen NasDem sekaligus Menkominfo Johnny G Plate sebelumnya sempat membuka peluang terkait perpanjangan masa jabatan presiden.

"Sama konstitusional jika masa jabatan presiden diperpanjang dengan terlebih dahulu melakukan amandemen UUD 45. Dua kebijakan masa jabatan presiden tersebut akan sama konstitusionalitasnya," kata Plate kepada wartawan, Kamis (24/2).

"Bukan hal yang mustahil melakukan amandemen UUD 45 jika perubahan tersebut menjadi penerus kehendak rakyat. Proses politik amandemen UUD 45 sepenuhnya menjadi domain MPR RI," sambung dia.

PDIP

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, diperiksa sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2/2020). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Sebagai parpol pengusung Presiden Jokowi, PDIP saat ini tegas menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memastikan pihaknya taat pada konstitusi.

"Kita sangat setuju [Pemilu pada 14 Februari 2024]. Apalagi bertepatan dengan hari demokrasi," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di Gedung DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (27/1).

"Sejak awal PDIP berpolitik ini taat pada konstitusi, taat pada rule of the game, sehingga [masa jabatan] Presiden hanya 2 periode. Presiden Jokowi sendiri yang diwakili Mendagri saat itu juga menegaskan persetujuan untuk mengadakan pemilu serentak yang kedua kalinya pada 2024," tambah dia.

Ketua DPP PDIP Komarudin Watubun juga menekankan sikap ini sesuai dengan prinsip Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menambahkan, wacana perpanjangan masa jabatan presiden pun sudah ditolak Jokowi.

"Bagi kita tidak ada alasan kuat untuk itu. Clear. Pemilu, ya, dua periode. Dibatasi dua periode, ya, dua periode. Supaya kita tidak jadi bangsa yang tingkat pengetahuan seperti keledai," kata Komarudin saat dihubungi, Jumat (25/2).

"Sikap Bu Mega itu jelas, Ibu Mega kalau urusan konstitusi clear. Sikap itu ditunjukkan pada 1998. Kita saat itu juga dalam krisis ekonomi, tapi perintah konstitusi pemilihan langsung. Dalam kondisi itu Ibu konsisten melaksanakan konstitusi pemilu," terangnya.

Kompak, pernyataan tersebut pun didukung ramai-ramai oleh kader PDIP. Mulai dari Hendrawan Supratikno, Andreas Pareira, hingga TB Hasanuddin.

Demokrat

Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Partai oposisi pemerintahan Jokowi ini tegas menolak usulan penundaan pemilu. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyhono (AHY) mengatakan, usul perpanjangan masa jabatan presiden tak logis karena tak sesuai konstitusi.

"Ada yang menyuarakan sebaiknya pemilu diundurkan, diundur waktunya. Menurut saya ini pernyataan yang tidak logis. Apa dasarnya? Yang jelas itu tidak sesuai dengan konstitusi kita," kata AHY saat melantik pengurus DPD Provinsi Riau dan Banten secara virtual, Sabtu (26/2).

"Bahwa ada masa kepemimpinan yang harus dipatuhi bersama, baik di tingkat nasional, provinsi, sampai dengan kabupaten kota. Kok, ringan-ringan saja ingin melabrak konstitusi," imbuh dia.

AHY pun mempertanyakan klaim para pihak yang menyatakan bahwa usulan penundaan Pemilu berasal dari rakyat.

"Demokrat harus tegas menyampaikan tidak boleh siapa pun di negeri ini apa pun pangkat jabatan dan posisinya hari ini yang kemudian dengan entengnya mengatakan ini aspirasi masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang didengarkan?" ujar dia.

Penolakan dan kecaman yang serupa juga disampaikan para kader mulai dari Syarief Hasan, Andi Arief, Herman Khaeron, Jansen Sitindaon, Irwan Fecho, hingga Herzaky Mahendra Putra.

PKS

Mardani Ali Sera. Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Kader PKS pun ramai-ramai menolak dan mempertanyakan usul penundaan Pemilu 2024. Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan upaya untuk berkuasa lebih lama justru akan mengganggu iklim demokrasi karena menimbulkan rezim otoriter.

Ia menegaskan, PKS akan konsisten berjuang sesuai konstitusi. Yakni pemilu tiap lima tahun dan maksimal dua periode untuk jabatan presiden.

"Pemilu selama ini tidak pernah mengganggu pembangunan. Justru niat berkuasa lebih lama yang bisa mengganggu proses demokrasi di negeri kita," kata Mardani, Rabu (23/3).

"Semua rezim otoriter pada awalnya muncul karena waktu berkuasa yang lama. Karena itu tegas konstitusi membatasi dua periode dan pemilu dilaksanakan lima tahun sekali," lanjutnya.

Selain itu, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Hidayat Nur Wahid (HNW), meminta berbagai survei jangan dijadikan patokan untuk merespons berbagai isu, termasuk penundaan Pemilu 2024 atau wacana perpanjangan jabatan Jokowi.

"Penting dikritisi adalah hasil survei jadi alasan perpanjang masa jabatan presiden. Ini jadi masalah lain untuk memperpanjang masa presiden, periodenya ditambah berapa tahun pun itu berarti harus mengubah UUD. Dan mengubah UUD enggak bisa pakai survei," tutur HNW dalam dialog virtual Polemik Trijaya secara virtual, Sabtu (26/2).

Gerindra

Menhan Prabowo Subianto bahas laporan keuangan Kemenhan Tahun 2021 dengan BPK RI. Foto: Dok. Biro Humas Setjen Kemhan

Gerindra menjadi parpol terakhir yang angkat bicara soal usul penundaan Pemilu 2024. Waketum Gerindra Sugiono mengatakan, partainya taat terhadap konstitusi dan menolak usulan tersebut.

"Gerindra akan selalu taat kepada ketentuan dan asas konstitusional. UUD NRI tahun 1945 menyatakan bahwa pemilu dilaksanakan secara luber dan jurdil setiap lima tahun sekali dan itu merupakan sebuah perintah yang jelas dari konstitusi kita," kata Sugiono kepada wartawan, Senin (1/3).

"Secara umum tanggapan rakyat juga menunjukkan keinginan agar pelaksanaan Pemilu tersebut diselenggarakan sesuai waktu yang telah ditetapkan di tahun 2024. Sementara pemerintah dan DPR juga sudah menyepakati bahwa tanggal pelaksanaan Pemilu tersebut ditetapkan pada 14 Februari 2024," kata anggota Komisi I DPR ini.

Lebih lanjut, ia menambahkan sikap partai akan secara langsung disampaikan Ketum Gerindra Prabowo Subianto.

"Pada waktunya Ketua Dewan Pembina yang sekaligus merupakan Ketua Umum kami akan menyampaikan pendapat resmi Partai Gerindra, mengingat isu ini juga masih merupakan isu yang beredar di luar jalur formal baik di eksekutif maupun legislatif," tandas dia.

Ormas-ormas

Nahdlatul Ulama (NU)

Gus Yahya tanda tangani piagam pencanangan kantor PBNU di IKN, Minggu (30/1). Foto: YouTube/TV NU

Wacana penundaan Pemilu untuk memperpanjang masa jabatan Presiden Jokowi menuai kritikan. Namun, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menilai usulan itu masuk akal.

"Ada usulan penundaan pemilu dan saya rasa ini masuk akal mengingat berbagai persoalan yang muncul dan dihadapi bangsa ini," kata Gus Yahya di Pondok Pesantren Darussalam di Pinagar, Pasaman Barat, Sumbar Minggu (27/2) dikutip dari Antara Senin (28/2).

Menurut Gus Yahya, usulan penundaan pemilu ini dapat didudukkan bersama oleh seluruh pihak untuk mencari solusi terbaik bagi bangsa ini.

"Nanti kita lihat apa saja yang perlu dilakukan untuk mengurangi beban bangsa ini," kata dia.

Muhammadiyah

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Prof Abdul Mu'ti. Foto: Dok. Istimewa

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah meminta para elite partai untuk bersikap lebih bijak dalam membuat wacana menunda Pemilu 2024 dan memperpanjang masa jabatan presiden. Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, meminta tokoh-tokoh politik untuk mementingkan kepentingan rakyat, dan mengesampingkan keinginan individu.

“Terkait dengan wacana penundaan Pemilu, sebaiknya para elite politik bersikap arif, bijaksana, serta mementingkan masa depan bangsa dan negara di atas kepentingan individu dan kelompok,” kata Mu’ti kepada wartawan, Jumat (25/2).

Secara terpisah, Mu'ti bahkan mendengar kabar partai politik mendapatkan tekanan dari pihak tertentu untuk mendukung penundaan.

"Memang ini banyak spekulasi karena sebagian mengatakan itu adalah inisiatif dari pimpinan parpol itu sendiri. Tapi saya mendengar suara-suara angin, yang angin ini bisa jadi angin ribut. Bisa jadi angin buritan, bisa jadi angin mamiri, itu memang ada aspirasi dari orang tertentu yang ingin supaya pemilu ini ditunda pelaksanaannya," kata Mu'ti dalam diskusi virtual yang ditayangkan di YouTube Rumah Pemilu, Sabtu (26/2).

"Nah, orang tertentu itu tidak perlu disebutkan namanya, mungkin ketua-ketua partai itu tahu. Tapi saya sempat komunikasi dengan beberapa pihak, katanya ada tekanan dari pihak tertentu kepada parpol untuk bersuara tentang penundaan Pemilu 2024," imbuh dia.