Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.100.2
15 Ramadhan 1446 HSabtu, 15 Maret 2025
Jakarta
imsak04:10
subuh04:25
terbit05:30
dzuhur11:30
ashar14:45
maghrib17:30
isya18:45
Jabar Banjir, Dedi Mulyadi Bakal Audit Pengembang Perumahan yang Kebanjiran
5 Maret 2025 10:12 WIB
ยท
waktu baca 2 menit
ADVERTISEMENT
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan yang bermasalah.
ADVERTISEMENT
Dia menilai, banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir, tapi nyatanya malah terendam banjir.
"Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir," ucap Dedi saat groundbreaking perumahan untuk Polri di Karawang, Selasa (4/3).
Dia menegaskan, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu apakah analisis dampak lingkungan (amdal) pengendalian banjirnya sudah ditempuh sesuai ketentuan atau tidak.
Tak hanya itu, dia menyebut banyak pula masyarakat yang tertipu pengembang subsidi 'nakal' dengan modus membayar DP rumah, namun rumah tersebut tidak bisa ditempati.
"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," jelasnya.
ADVERTISEMENT
Bekasi, kota di Jabar, paling terdampak dalam banjir di Jabodetabek pada Selasa kemarin. Ketinggian banjir bahkan mencapai 3,5 meter.
Ancam Blacklist Pengembang Nakal
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada kesempatan yang sama menimpali pernyataan Dedi dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Saya minta datanya, tolong by name by addres, ketemu saya Rabu," timpal Ara, sapaan akrab Maruarar.
Ara menegaskan akan mengenakan sanksi daftar hitam atau mem-blacklist pengembang nakal yang tidak mengutamakan kualitas untuk rumah subsidi.
"Kami pemerintah tidak ragu-ragu untuk mem-blacklist pengembang yang asal-asalan," ujar politikus Gerindra ini.
Ara pun meminta BP Tapera dan bank penyalur agar lebih selektif terhadap pengembang yang bekerja asal-asalan, yang lebih mengutamakan kuantitas dibanding kualitas.
ADVERTISEMENT
"Pak Presiden memerintahkan jangan hanya menjaga kuantitas, tapi juga kualitas, karena memang sudah terbukti kita mendapati beberapa titik itu kualitasnya buruk. Tapi saya percaya masih banyak pengembang-pengembang rumah yang bagus. Tapi kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist," papar Ara.