Jabar Banjir, Dedi Mulyadi Bakal Audit Pengembang Perumahan yang Kebanjiran

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi saat Groundbreaking perumahan untuk Polri di Karawang, Selasa (4/3/2025) dok kumparan

Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi berencana menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit pengembang perumahan yang bermasalah.

Dia menilai, banyak masyarakat yang tertipu oleh pengembang yang menjual tagline bebas banjir, tapi nyatanya malah terendam banjir.

"Banyak perumahan yang dulu menjanjikan bebas banjir hari ini banjirnya dua meter. Kita akan audit dari aspek lingkungan seluruh perumahan di Jabar yang banjir," ucap Dedi saat groundbreaking perumahan untuk Polri di Karawang, Selasa (4/3).

Dia menegaskan, audit pengembang perumahan perlu dilakukan untuk mencari tahu apakah analisis dampak lingkungan (amdal) pengendalian banjirnya sudah ditempuh sesuai ketentuan atau tidak.

Pekerja membawa barang dagangannya saat banjir di Mega Mall Bekasi, Selasa (4/3/2025). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Tak hanya itu, dia menyebut banyak pula masyarakat yang tertipu pengembang subsidi 'nakal' dengan modus membayar DP rumah, namun rumah tersebut tidak bisa ditempati.

"Yang harus diketahui oleh masyarakat adalah ada uang negara yang diberikan kepada masyarakat, dan audit BPK adalah langkah untuk menyelesaikan seluruh problem dari perumahan subsidi," jelasnya.

Bekasi, kota di Jabar, paling terdampak dalam banjir di Jabodetabek pada Selasa kemarin. Ketinggian banjir bahkan mencapai 3,5 meter.

Anggota Kopasgat TNI AU mengevakuasi warga menggunakan perahu karet di Perumahan Pondok Gede Permai, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Ancam Blacklist Pengembang Nakal

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, pada kesempatan yang sama menimpali pernyataan Dedi dan berjanji akan menindaklanjuti persoalan tersebut.

"Saya minta datanya, tolong by name by addres, ketemu saya Rabu," timpal Ara, sapaan akrab Maruarar.

Foto udara banjir merendam perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (4/3/2025). Foto: Fakhri Hermansyah/ANTARA FOTO

Ara menegaskan akan mengenakan sanksi daftar hitam atau mem-blacklist pengembang nakal yang tidak mengutamakan kualitas untuk rumah subsidi.

"Kami pemerintah tidak ragu-ragu untuk mem-blacklist pengembang yang asal-asalan," ujar politikus Gerindra ini.

Kondisi banjir di Kemang Pratama, Bekasi. Foto: Abid Raihan/kumparan

Ara pun meminta BP Tapera dan bank penyalur agar lebih selektif terhadap pengembang yang bekerja asal-asalan, yang lebih mengutamakan kuantitas dibanding kualitas.

"Pak Presiden memerintahkan jangan hanya menjaga kuantitas, tapi juga kualitas, karena memang sudah terbukti kita mendapati beberapa titik itu kualitasnya buruk. Tapi saya percaya masih banyak pengembang-pengembang rumah yang bagus. Tapi kita tidak ragu-ragu akan membuat blacklist," papar Ara.