Jadi Kepala BP2MI, Benny Rhamdani Fokus Urus Kepulangan TKI saat Corona

15 April 2020 16:00 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Direktur Kampanye TKN, Benny Rhamdani. Foto: Reki Febrian/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Direktur Kampanye TKN, Benny Rhamdani. Foto: Reki Febrian/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Politikus Hanura Benny Rhamdani baru saja dilantik sebagai Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Istana Negara, Rabu (15/4).
ADVERTISEMENT
Mantan Anggota DPD RI itu memimpin lembaga yang dulunya bernama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) yang diketuai Politikus Golkar Nusron Wahid.
Benny pun menjelaskan ada sejumlah tugas yang harus dikerjakan terhitung mulai dilantik, Rabu (15/4). Salah satunya, berkaitan dengan pengurusan kepulangan para Tenaga Kerja Indonesia dari luar negeri.
Apalagi, kepulangan para TKI berada di tengah wabah corona.
"Yang paling penting adalah kepulangan para Tenaga Kerja Indonesia ini mengalami peningkatan karena terkait wabah virus corona di negara-negara di mana mereka ditempatkan dan bahkan gelombang kepulangan tenaga kerja ini semakin besar itu menjelang bulan puasa ramadan dan juga Idul Fitri," kata Benny di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/4).
Bakamla saat mengamankan 47 TKI/PMI asal Malaysia di perairan Nongsa, Tanjung Mata Ikan, Batam. Foto: Dok. Bakamla
Mantan anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini mengaku ingin memberikan jaminan kepulangan para TKI itu bisa diatur dengan baik. Termasuk dengan menerapkan standar kesehatan demi mencegah penyebaran COVID-19.
ADVERTISEMENT
"Mereka adalah pahlawan devisa. Mereka akan mendapatkan pengawalan khusus tentu dengan standar protokoler kesehatan dengan kita akan tunduk patuh," ujarnya.
"Dan bahkan kita ingin memastikan tidak hanya mereka kembali dijamin aman di setiap perbatasan tadi pelabuhan airport dan wilayah perbatasan hingga mereka tiba di kampung halaman," tambahnya.
Tentunya, pengawasan itu juga akan dikoordinir dengan beberapa lembaga yang berwenang seperti Gugus Tugas Penanganan COVID-19 hingga pemerintah daerah setempat.
"Kita lihat nanti perkembangan di lapangan bagaimana nanti tim Satgas atau Gugus Tugas melakukan pengawasan bersama-sama dengan gugus tugas dari badan yang dibentuk " ujarnya.
"Yang kemudian akan bekerja sama dengan yang saya sebut tadi BNPB dan Mendagri kemudian juga Pemda," pungkasnya.
ADVERTISEMENT
=======