Jadi Pembicara di Retreat, Yusril Ingatkan soal Pemberantasan Korupsi & Narkoba

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra saat menjadi pembicara di retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2/2025). Foto: Puspen Kemendagri

Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menjadi pembicara dalam acara retreat kepala daerah di Akmil, Magelang, Jawa Tengah, Senin (24/2). Salah satu yang materi yang ia sampaikan adalah pemberantasan narkoba.

Yusril awalnya menyampaikan isi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Salah satu poinnya soal reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.

“Yang empat terakhir ini memang merupakan prioritas yang ditegaskan oleh Presiden sejak awal terbentuknya pemerintahan ini,” ujarnya dalam kegiatan yang diikuti gubernur dan bupati atau wali kota tersebut, Senin (24/2).

Eks Mensesneg tersebut mengatakan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi dan peredaran narkoba masih berlangsung. Bahkan, penanganan kasus judi online juga masih dilakukan di tengah masyarakat.

Selain itu Asta Cita juga memuat soal penguatan ideologi Pancasila. Yusril menjelaskan Pancasila merupakan dasar negara yang telah disepakati bersama oleh para pendiri bangsa. “Dan sampai hari ini, tidak ada satu kelompok pun yang mempersoalkan itu,” jelasnya.

Dia menjelaskan, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus menjadi panduan dalam mengatasi setiap permasalahan di masyarakat. Misalnya sila pertama, yaitu 'Ketuhanan Yang Maha Esa' yang menjadi sumber spiritual dan etik dalam kehidupan masyarakat. Dalam implementasinya, meski hidup di tengah keberagaman beragama, masyarakat Indonesia dapat saling menghormati.

“Kita melihat adanya kemajemukan dan keragaman agama-agama di Tanah Air kita, yang paling penting adalah bagaimana kita menjamin persaudaraan, persatuan,” jelasnya.

Berbagai nilai yang terkandung dalam Pancasila juga harus dituangkan pada setiap kebijakan pemerintah. Hal ini misalnya sila kelima 'Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia'. Nilai keadilan tersebut harus menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan.

“Baik itu kebijakan-kebijakan praktis pemerintahan maupun juga kebijakan-kebijakan dalam merumuskan kaidah-kaidah hukum di dalam masyarakat kita ini,” tandasnya.