Jadi Sebab Kasus Corona Melonjak, PNS Sudah Work From Bali Sejak Awal Juni

Ilustrasi Angkul-angkul dalam rumah adat Bali Foto: Wikimedia Commons

Salah satu sebab kasus corona di Pulau Dewata melonjak adalah pelaksanaan program PNS Work From Bali (WFB). Kepala Dinas Pariwisata Bali Putu Astawa mengatakan, program tersebut sudah berjalan sejak awal Juni 2021.

Konsep PNS bekerja dari Bali adalah para PNS menggelar bimbingan teknis (bimtek), rapat koordinasi (rakor), dan lainnya. Mereka bekerja selama 4 -5 hari di Pulau Dewata.

"WFB sudah berjalan sejak awal bulan Juni. Pola WFB itu kegiatannya di sini misalnya mereka ada meeting, bimtek, dan rakor yang dilaksanakan di Bali 4-5 hari," kata Astawa saat dihubungi, Selasa (22/6).

Berdasarkan catatan Astawa, sejumlah kementerian dan lembaga yang sempat WFB di Bali antara lain Bappenas, BPKP, Kemendagri, BPK, dan Pelindo.

"Bappenas, BPKP, Mendagri, BPK, Pelindo dan banyak lagi, saya enggak hafal," kata dia.

Selain itu berdasarkan catatan kumparan ada Kementerian PPPA dan Kemenkes.

Namun sejauh ini belum ada informasi penundaan WFB dari pemerintah pusat. Astawa mengatakan, Pemprov Bali tetap berupaya memperketat protokol kesehatan mencegah penularan COVID-19.

"Tentu tergantung dari masing-masing kementerian kebijakannya. Kalau di sini pengetatan dan penebalan di pintu masuk dan di area pelaksanaan WFB," kata dia.

PNS WFB Tetap Berjalan

Petugas kesehatan menyuntikkan vaksin COVID-19 kepada masyarakat di kawasan Ubud, Gianyar, Bali, Selasa (16/3). Foto: Fikri Yusuf/ANTARA FOTO

Sementara itu, diwawancara terpisah, Gubernur Bali Wayan Koster berharap program PNS WFB tetap berjalan. Program dapat dilaksanakan dengan memperketat penerapan protokol kesehatan. Terutama, pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) tertib dan patuh administrasi. PPDN wajib memberikan surat bebas COVID-19 asli.

"Program WFB diharapkan jalan terus. Tetapi dengan semakin memperketat prokes terutama persyaratan PPDN ke Bali melalui udara dan darat. Harus menunjukkan hasil negatif rapid test antigen dan memastikan surat keterangan dimaksud bisa dipertanggungjawabkan, bukan palsu. Pengawasan secara ketat juga dilakukan di bandara dan pelabuhan," kata Koster saat dihubungi kumparan.

Gubernur Bali Wayan Koster. Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Sebelumnya Sekretaris Penanganan COVID-19 Bali I Made Rentin mengatakan, ada dua faktor sebab lonjakan kasus di Pulau Dewata. Pertama, dari Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN) untuk berlibur dan bekerja, termasuk program WFB yang dikomandoi Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan menerapkan PNS Work From Bali (WFB).

Kedua, transmisi lokal dari kegiatan sosial, budaya, adat dan agama. Pada Juni sebagian besar tercatat sebagai hari baik di Bali untuk melakukan kegiatan upacara pernikahan, ngaben dan lainnya.

Penumpang berfoto di depan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, Bali, Jumat (31/7). Foto: SONNY TUMBELAKA / AFP

"Peningkatan kasus yang cukup signifikan 4-5 hari terakhir atau bahkan 2 hari terakhir sampai dua digit," kata Retin kepada wartawan, Selasa (22/6).

"Kami amati pertama ini bersumber dari Pelaku Perjalanan Dalam Negeri atau PPDN. Kita ketahui ada kebijakan nasional, Work From Bali, yang mengarahkan seluruh kementerian, lembaga dan BUMN, melakukan aktivitas di Bali. Maka konsekuensi logisnya adalah sangat amat mungkin kasus positif ditemukan di Bali," bebernya.