Jadi Tersangka KPK, Hakim PN Balikpapan Kayat Diberhentikan Sementara

Hakim PN Balikpapan, Kayat bergegas usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus suap di Gedung KPK, Jakarta, Sabtu (4/5). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Mahkamah Agung (MA) segera memberhentikan sementara hakim Pengadilan Negeri Balikpapan, Kayat. Pemberhentian itu dilakukan usai KPK menetapkannya sebagai tersangka dalam perkara dugaan suap pengurusan perkara di PN Balikpapan.

Adapun pemberhentian tetap baru dilakukan setelah Kayat diputuskan bersalah oleh pengadilan dan kasusnya berkekuatan hukum tetap (inkrah).

"Karena sudah ada keterangan resmi dari KPK maka hakim yang bersangkutan akan diusulkan kepada Ketua MA untuk diberhentikan sementara dan sambil proses perkaranya berjalan," ujar juru bicara MA, Andi Samsan Nganro, saat dihubungi, Minggu (5/5).

Terkait permintaan KPK agar MA serius berbenah, menurut Andi hal itu sudah dilakukan sejak tahun 2017. Bahkan MA telah mencanangkan program bersih-bersih di internal peradilan dengan menggandeng KPK.

"Mahkamah Agung tidak main-main melakukan pembersihan dengan melibatkan KPK untuk menangkap dan menindak oknum aparatur peradilan yang melakukan suap dan jual beli perkara.

Bendera Merah Putih berkibar di Gedung MA Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Ketua MA dalam berbagai kesempatan selalu menekankan, MA tidak akan memberi toleransi kepada aparatur peradilan yang terbukti melakukan pelanggaran. Bagi yang tidak bisa dibina terpaksa akan dibinasakan, agar virusnya tidak menyebar kepada yang lain," sambungnya.

Diketahui dalam kasus tersebut, KPK menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya yakni Kayat, seorang swasta, Sudarman, dan pengacara Jhonson Siburian.

Kayat diduga menerima suap sebesar Rp 100 juta dari janji Rp 500 juta dari Sudarman dan Jhonson. Suap diduga diberikan agar Kayat membebaskan Sudarman dari jeratan kasus pemalsuan surat yang sedang diadili di PN Balikpapan.

Kayat sebagai tersangka penerima suap disangkakan melanggar Pasal 12 huruf c atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tipikor yang diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi.

Sementara, Sudarman dan Jhonson sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.