Jaga Stabilitas Jelang Pilkada, Tito Akan Temui Parpol Non-Parlemen

17 Januari 2020 14:23 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Dalam Negeri RI Tito karnavian saat melakukan rapat bersama dengan Komite 1 DPD RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Dalam Negeri RI Tito karnavian saat melakukan rapat bersama dengan Komite 1 DPD RI. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan
ADVERTISEMENT
Mendagri Tito Karnavian menggelar pertemuan dengan Menko Polhukam Mahfud MD di Kemendagri, Jumat (17/1). Salah satu agenda yang dibahas adalah persiapan Pilkada 2020.
ADVERTISEMENT
Dalam kesempatan itu, Tito akan menemui sekjen parpol-parpol non-parlemen. Tujuan pertemuan itu untuk menjaga stabilitas politik jelang Pilkada 2020.
"Nanti juga parpol yang tidak ada di Senayan (DPR) juga saya akan bertemu dengan para sekjennya untuk bangun silaturahmi dan diskusi dengan berbagai masalah politik. Dalam rangka untuk (Pilkada) 2020 agar aman, tertib, lancar, sekaligus membangun sistem politik," ujar Tito di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (17/1).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian di Kemendagri, Jakarta, Jumat (20/12). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan
Ia mengungkapkan salah satu tugas utama Kemendagri adalah menjaga stabilitas sosial dan politik. Namun, belum diketahui kapan Tito akan bertemu sekjen parpol-parpol non-parlemen.
"Karena Kemendagri adalah pembina politik," kata mantan Kapolri ini.
Menko Polhukam Mahfud MD usai menghadiri pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian di Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta pusat, Jumat (17/1). Foto: Maulana Ramadhan/kumparan
Dalam kesempatan yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut secara keseluruhan Pilkada 2020 sudah siap dilaksanakan.
ADVERTISEMENT
"Pada intinya kita siap lah menyelenggarakan pilkada 2020 yang berjumlah 270 (daerah). Insyaallah aman dan lancar," tutur Mahfud.
Sebelumnya, Kemendagri telah menggelar pertemuan dengan sembilan sekjen parpol parlemen pada 8 Januari lalu. Dalam pertemuan tersebut, para sekjen mengeluhkan penyelenggaraan pilkada serentak yang dianggap memberatkan bagi parpol.
"Kita masing-masing sampaikan pandangan, tapi semua mengakui bahwa pemilu serentak dengan lima kartu suara itu memberatkan," kata Sekjen PPP Arsul di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (8/1).