Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.0

ADVERTISEMENT
Jaksa meminta majelis hakim menolak nota keberatan Johnny G Plate . Menurut jaksa, dakwaan terhadap Plate sudah memenuhi syarat formil dan ketentuan hukum acara.
ADVERTISEMENT
Jaksa berpendapat dakwaan terhadap Johnny G. Plate dkk sudah memenuhi aturan. Termasuk memuat secara jelas rangkaian perbuatan politikus NasDem itu dalam kasus korupsi pengadaan BTS yang merugikan negara hingga Rp 8 triliun lebih.
Atas dasar hal tersebut, jaksa menilai keberatan atau eksepsi Plate harus ditolak. Bagi Jaksa, keberatan Plate dkk dalam eksepsi sudah memasuki pokok perkara yang baru akan dibuktikan di proses persidangan lanjutkan.
"Telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan […] telah menguraikan secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan," kata jaksa membacakan tanggapannya atas eksepsi Plate dalam sidang lanjutan perkara korupsi BTS Kominfo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (11/7).
Jaksa menilai keberatan Plate yang menyebut dakwaan tidak cermat patut ditolak majelis hakim.
ADVERTISEMENT
"Menolak keseluruhan nota keberatan atau eksepsi [...] menyatakan bahwa pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat berwenang mengadili persidangan ini," pinta jaksa.
Adapun bantahan Plate soal penerimaan uang Rp 17 miliar dalam eksepsi disebut jaksa sudah materi pokok persidangan. Sehingga, keberatan atau eksepsi patut ditolak dan dilanjutkan pada pemeriksaan saksi.
"[Meminta hakim memutus] pemeriksaan saksi dilanjutkan," lanjut jaksa.
Jaksa juga meminta menolak eksepsi dua terdakwa lain: Anang Achmad Latif selaku Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo dan Yohan Suryanto selaku tenaga ahli atau konsultan pada Human Development Universitas Indonesia.
Ketiganya bersama tersangka lain didakwa melakukan korupsi secara bersama-sama dalam proyek BTS Kominfo. Mereka diduga memperkaya diri, menerima sejumlah aliran uang dengan nilai bervariasi. Perbuatan mereka disebut merugikan negara hingga Rp 8 triliun lebih.
ADVERTISEMENT