Janji Pemerintah Baru Suriah Pasca-Assad: Keadilan, Lapangan Kerja, dan Keamanan
·waktu baca 3 menit
PerbesarPemerintah Suriah setelah Presiden Bashar al-Assad terguling berjanji untuk membentuk pengadilan khusus bagi mereka “yang melakukan kejahatan terhadap warga Suriah” di bawah rezim Assad.
Dalam wawancara khusus bersama Al Jazeera, juru bicara pemerintah sementara, Obaid Arnaut, mengatakan bagian penting dari misi pemerintahan baru saat memasuki “era baru” adalah membangun kembali kepercayaan rakyat terhadap supremasi hukum dan sistem pengadilan negara.
Ia mengatakan, hal ini hanya akan terjadi jika mereka yang telah menahan dan menyiksa ratusan ribu warga Suriah di penjara-penjara terkenal milik Assad.
“Dengan meminta pertanggungjawaban para penjahat, kami bertujuan untuk menyembuhkan luka dalam yang menimpa rakyat kita dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih adil dan setara,” kata Arnaut, Jumat (20/12).
Prioritas utama pemerintah termasuk mereformasi lembaga-lembaga negara yang telah tercemar korupsi. Karyawan yang telah “melakukan kejahatan dan merugikan warga Suriah akan diberhentikan dan dimintai pertanggungjawaban juga,” kata Arnaut.
Sebaliknya, penguasa baru akan memprioritaskan mereka yang telah “berdedikasi, profesional, dan setia kepada negara”.
Dengan mencari keahlian warga Suriah dari semua lapisan masyarakat, dari semua etnis dan latar belakang agama, Arnaut mengatakan pemerintahan baru berkomitmen untuk “merevitalisasi negara kami”.
“Lowongan pekerjaan akan terbuka untuk semua. Kita perlu menyatukan usaha kita untuk membangun negara,” katanya.
“Pemerintahan baru akan fokus pada pembangunan kembali infrastruktur dan memperkuat ekonomi baik di dalam dan di luar,” katanya lagi.
Tak hanya itu, Arnaut menuntut agar sanksi yang diberlakukan terhadap Suriah selama bertahun-tahun dapat dicabut. Menurutnya, sanksi itu telah “sangat mempengaruhi rakyat”.
Sanksi itu dijatuhkan kepada Suriah di masa Assad karena kekejaman Assad terhadap rakyatnya sendiri dalam perang saudara yang pecah sejak 2011.
Sekarang setelah al-Assad digulingkan, sanksi terhadap negara harus dicabut. Sangat penting untuk mencabut sanksi dan memperbolehkan warga Suriah hidup sebagaimana yang mereka impikan,” kata Arnaut.
Perekonomian Suriah yang dilanda perang telah membuat banyak orang mengeluh bahwa mereka tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan paling dasar, termasuk makanan dan tempat tinggal.
Janji Al-Julani, Pemimpin HTS
Dalam upaya untuk meredakan kemarahan rakyat atas situasi ekonomi, Arnaut mengkonfirmasi bahwa pemimpin Hayat Tahrir al-Sham (HTS), Ahmed al-Sharaa yang juga dikenal sebagai Abu Mohammed al-Julani, akan meningkatkan pendapatan pegawai negara hingga 400 persen. Sharaa sekarang merupakan pemimpin de facto Suriah.
Dunia saat ini dengan saksama dan hati-hati mengamati Sharaa untuk melihat apakah pemerintahannya dapat menstabilkan negara setelah 13 tahun perang saudara.
Semenjak Assad digulingkan pada 8 Desember, Suriah telah menyaksikan ratusan serangan oleh pasukan Israel. Tank milik Israel juga masuk lebih dalam ke Dataran Tinggi Golan Suriah dalam upaya menciptakan “zona penyangga” bersama daerah yang dianeksasi Israel, langkah yang telah dikecam beberapa negara dan PBB.
Ketika ditanya bagaimana pemerintahan baru menangani keamanan negara, Arnaut menegaskan kembali bahwa keamanan adalah prioritas.
“Fokus kami pada keamanan, dengan tugas utama kami adalah menjaga properti,” ungkap Arnaut.
Terkait serangan berulang yang dilakukan Israel, Arnaut mengatakan pendekatan pemerintahan baru “akan diuraikan dalam waktu dekat” tanpa memberikan rincian lebih lanjut.
“Orang-orang marah dan berpikir bahwa rezim telah digantikan oleh agresi Israel. Saya saat ini belum memiliki detail lebih lanjut terkait hal ini. Tujuan utama kami untuk memastikan Suriah aman dari segala ancaman eksternal,” pungkasnya.