Janjikan Demokrasi, Pemimpin Junta Myanmar Minta Dukungan Dunia Internasional

Panglima angkatan bersenjata Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Foto: Alexander Zemlanichenko/Pool/REUTERS

Pemimpin junta Myanmar, Min Aung Hlaing, menyampaikan pidato dalam hari parade angkatan bersenjata pada Senin (27/3).

Ia menyinggung dunia internasional yang terus mengkritik junta militer sejak melakukan kudeta kepada pemerintahan Aung San Suu Kyi pada Februari 2021.

"Militer dan pemerintah perlu mengambil tindakan terhadap kelompok teroris yang mencoba menghancurkan negara dan membunuh orang," kata Min Aung Hlaing dikutip dari Reuters.

Min Aung Hlaing memastikan, junta Myanmar akan kembali membawa demokrasi. Namun, ia meminta dukungan internasional untuk mewujudkannya.

"Saya ingin mendesak komunitas internasional untuk bekerja sama dengan semua upaya pemerintah saat ini dengan hati-hati untuk berada di jalan yang benar menuju demokrasi," ucap dia.

Lebih jauh, Min Aung Hlaing mengatakan kedaulatan Myanmar harus dihormati. Ia memastikan seluruh perbuatan melawan hukum akan ditindak secara tegas.

"Menindak tegas terhadap teroris, dengan darurat militer akan diberlakukan di area penting yang perlu dikendalikan," ucap dia.

Myanmar diperintah militer pada 1962. Namun negara itu mulai membuka diri pada 2011.

Pada 2016, pemerintahan Myanmar bahkan dikuasai sipil, tepatnya saat pemenang Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, menang Pemilu. Namun, pada 2021 Suu Kyi dikudeta dan kekuasaan kembali jatuh ke tangan militer.

Kudeta Suu Kyi berujung krisis berkepanjangan yang menyebabkan ribuan orang kehilangan nyawa.

Kelompok hak asasi manusia menuduh militer melakukan kejahatan termasuk serangan terhadap penduduk sipil. PBB mengatakan setidaknya 1,2 juta orang telah mengungsi.

Tentara Pembebasan Nasional Taaung (TNLA), sebuah kelompok bersenjata etnis Palaung, berparade saat mereka memperingati 59 tahun Hari Perlawanan Nasional Taaung di kotapraja Tangyan di negara bagian Shan di utara Myanmar. Foto: AFP