Jaringan Gusdurian Tuntut Presiden, TNI, Polri, Netral: Agar Pemilu Demokratis

Alissa Wahid. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Jaringan Gusdurian menuntut penyelenggara negara baik dari pusat hingga daerah untuk netral dalam Pemilu 2024. Pejabat diminta menjaga integritas agar pemilu berjalan demokratis.

"Khususnya Presiden sebagai kepala negara, para penegak hukum, TNI-Polri, dan Kejaksaan, untuk tetap menjaga integritas, kejujuran, dan sikap netral agar proses politik pemilu dapat berlangsung dengan demokratis, jujur, adil, dan bermartabat," kata Koordinator Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, dalam pernyataan sikapnya di Yogyakarta, Jumat (9/2).

"Penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu adalah penanda akan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan setelah pemilu," sambungnya.

Alissa mengungkapkan, dalam masa kampanye terbuka pemilu 2024, terjadi sejumlah dugaan pelanggaran. Seperti pelanggaran netralitas pejabat dan aparat negara, penyalahgunaan sumber daya negara, kekerasan berbasis politik, penyebaran hoaks, misinformasi, serta disinformasi, serta perbuatan yang merendahkan martabat.

"Penting untuk memastikan dugaan pelanggaran tidak lagi terjadi," kata dia.

105 Dugaan Pelanggaran Pemilu

Selam masa kampanye pemilu 2024, sampai 8 Februari 2024 Gardu Pemilu, Jaringan Gusdurian telah mencatat adanya 105 dugaan pelanggaran pemilu. 58 di antaranya dugaan pelanggaran tersebut terkait dengan penyalahgunaan wewenang penyelenggara negara.

Meski Alissa belum merinci pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan tersebut.

"Kondisi ini adalah ancaman terhadap integritas dan martabat pemilu, Jaringan Gusdurian bertekad untuk turut mengoreksi hal ini dan mengawal proses politik elektoral agar sejalan dengan nilai perjuangan Gus Dur yang meletakkan kemanusiaan di atas kepentingan politik," ucapnya.

Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Kawal Pemilu

Dalam kesempatan yang sama, Alissa mengajak semua pihak untuk menjaga penyelenggaraan pemilu agar tetap berpijak kepada moralitas, etika, nilai kejujuran dan kemanusiaan.

"Pemuka agam juga menjalankan peran untuk membimbing umat untuk ikut menjaga pemilu dalam berbagai bentuk mulai dari menghindari ujaran kebencian hingga terlibat pengawasan pemilu di lingkungan masing-masing," ucapnya.

Ajakan yang sama juga diserukan kepada seluruh masyarakat Indonesia bersama-sama mengawal dan memastikan pemilu 2024 berlangsung adil, bersih, jujur, dan bermanfaat, sesuai dengan semangat demokrasi dan konstitusi.

"Kami mengimbau semua pihak untuk menjaga situasi damai dan mencegah segala potensi konflik kekerasan," pungkasnya.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh: Alissa Wahid, Imam Aziz, Lukman Hakim Saifuddin, Anita Hayatunnufus Wahid, Hakim Jayli, Achmad Munjid, Saifud Huda Sodiq, Inaya Wahid, dkk.